Pak Harto Dukung PKS?

Pak Harto mendukung PKS? Yang bener aja! Apa PKS sudah beralih keyakinan ke 'klenik'? Apa ini ada kaitannya dengan iklan PKS kemarin yang menampilkan 'Soeharto'?

Pak Harto mendukung PKS? Yang bener aja! Apa PKS sudah beralih keyakinan ke 'klenik'? Apa ini ada kaitannya dengan iklan PKS kemarin yang menampilkan 'Soeharto'?


Alhamdulillah, bukan itu semua pokok masalahnya. Karena 'Suharto' ini beda dengan 'Soeharto' itu. Selain beda ejaannya juga lain orangnya. Bapak Suharto yang ini adalah wasit yang memimpin jalannya pertandingan persahabatan antara kesebelasan PKS Piyungan melawan timnas Desa Srimartani pada Minggu kemarin (30/11/2008) di lapangan Petir Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta.

Tour friendly match PKS Piyungan FC memang bertujuan pokok untuk menjalin silaturohim. Dan berkah silaturohim pada laga kemarin telah mempertemukan Wawan Wikasno, manajer tim sekaligus Ketua DPC Piyungan dengan Suharto selaku wasit yang ternyata masih 'satu trah' tapi baru tahu setelah pertemuan itu.

Wawan Wikasno yang juga salah satu caleg PKS dari Dapel IV Bantul kemudian 'memanfaatkan' kedekatan hubungan keluarga ini untuk meminta doa dan dukungan Suharto. Gayung bersambut, Pak Harto pun langsung memberi dukungan. Beliau meminta untuk ada 'pertemuan' lagi diluar lapangan sekaligus menyambung tali kerabat.

Dari obrolan singkat sebelum pertandingan dimulai, kami sedikit mengetahui kiprah Pak Wasit. Pak Harto ternyata mantan 'politikus'. Pensiunan pegawai pajak ini dulu pernah jadi caleg PDIP. Namun entah apa yang terjadi, beliau mengutarakan 'kekecewaannya' pada partai lamanya ini. Saat ini beliau yang tinggal di dusun Petir diamanahi oleh Kepala Desa Srimartani untuk menjadi manajer tim sepakbola desa Srimartani.


Ali Abdurabbih, aliabdurabbih@yahoo.co.id
Sumber: Inilah.Com

Partai Tengah Gamang Nyapres?

INILAH.COM, Jakarta. Partai tengah yang dimotori PKS masih belum percaya diri untuk mengajukan kadernya tampil di Pilpres 2009. Meski haluan politik mereka realistis, namun posisi tawar parpol yang diwakili oleh PKB, PAN, PPP, dan PKS ini kian lemah di hadapan parpol besar seperti Golkar dan PDIP. Peluang munculnya pemimpin alternatif pun kian menipis.

Kegamangan sikap politik parpol-parpol itu dapat mengakibatkan pertarungan dalam Pilpres 2009 tetap hanya akan menampilkan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Padahal, bila dikumpulan, modal politik di jajaran partai tengah ini cukup kuat untuk mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden. Setidaknya dukungan 255 perolehan suara nasional atau 20% kursi DPR yang dijadikan syarat pengajuan capres akan dapat terpenuhi oleh partai tengah ini.

Sayangnya mereka menganggap harapan paling realisitis hanyalah maju untuk merebut kursi RI-2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol Islam yang lahir dari rahim Orde Baru misalnya, secara jelas menyatakan tidak akan mencalonkan kadernya sendiri untuk menjadi presiden dalam Pemilu 2009.

“PPP berpikir realistis saja, yakni melihat terlebih dulu hasil pemilu legislatif, apakah target perolehan 20% kursi DPR dan 25% suara nasional bisa tercapai atau tidak. Baru memikirkan langkah selajutnya" kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Banjarmasin, Senin (1/12).

Sejak dini PPP bahkan sudah menegaskan akan mengundang seluruh capres yang mulai bermunculan untuk berdialog. Partai berlambang Ka’bah tersebut malah telah menjadwalkan pertemuan pertama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 9 Desember.

Dialog serupa akan dilanjutkan dengan capres lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto dan sejumlah capres lainnya. Penggelaran forum yang dimaksudkan untuk mengetahui visi-misi capres itu jadi isyarat kuat bahwa PPP tidak memiliki kader yang bakal diusung untuk menuju RI-1 bahkan RI-2 sekalipun.

PKS menempuh langkoh politik yang sedikit lebih maju, yaitu dengan menyebut delapan figure capres/cawapres yang bakal diusung setelah pemilu legislatif. Meskipun, dari delapan capres tersebut, hanya Hidayat Nur Wahid yang cenderung moncer dibanding nama lainnya.

Para analis politik menyangsikan keseriusan PKS untuk mengusung kadernya di RI-1. “Kalau dari nama yang beredar, hanya Hidayat Nur Wahid yang lumayan dari sisi keterkenalan dan figur,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Bima Aria Sugiarto.

Kemungkinan politik PKS lebih terbuka dibanding partai politik level tengah lainnya. Dengan potensi perolehan suara Pemilu 2009 serta memiliki jaringan kader yang solid, PKS memiliki peluang besar dalam mendulang suara. Maka tak aneh jika PDI Perjuangan menjadikan PKS sebagai alternatif kedua dalam daftar calon pasangan koalisi, setelah Partai Golkar.

Nasib PAN dan PKB, dua partai yang dibesarkan oleh dua tokoh deklarasi Ciganjur era reformasi 1998 dulu, yaitu Amien Rais dan KH Abdurrahman Wahid, pun tak seberuntung PKS. Pemilu 2009, bagi mereka, jadi pemilu yang amat sulit dilalui dibanding dua pemilu sebelumnya.

Meski memiliki persoalan yang berbeda, PAN dan PKB menghadapi persoalan kepartaian yang relative sama. Lembaga Survei Indonesia bahkan mencatat dua partai ini hanya memperoleh dukungan maksimal 5% (PKB) dan 3% (PAN) dalam survey November 2008.

Padahal, jika partai tengah mampu membangun koalisi non-mainstream, tidak menutup kemungkinan, koalisi ini akan menawarkan alternatif baru. Karena, hingga empat bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, baru SBY-Mega yang diprediksikan bakal berduel di pilpres 2009.

Selebihnya, capres maupun partai politik di level menengah, masih menunggu. Mereka bahkan tak jarang mencari posisi aman, khususnya parpol-parpol yang kini terlibat di kabinet pemerintahan SBY.

Jakan koalisi partai tengah untuk mengulang kesuksesan Poros Tengah dalam Pemilu 1999 sebenarnya terbuka luas. Soal siapa capres yang akan diusung, koalisi partai tengah dapat melihat nama-nama yang beredar (non SBY-Mega) yang memiliki elektabilitas memadai. Figur seperti Sultan HB X dan Prabowo Subianto sangat mungkin diandalkan. [P1]


Sumber: Inilah.Com

PAN dan PKS Akan Tentukan Budaya Politik

JAKARTA, SENIN. Langkah yang akan diambil Partai Amanat Nasional dan Patai Keadilan Sejahtera pada bulan-bulan yang akan datang dalam menyikapi atau berhubungan dengan tiga partai besar, akan menentukan budaya politik dalam sistem presidensial Indonesia pasca Pemilu 2009.

"Masyarakat juga sedang menunggu apakah kedua partai ini akan konsisten dengan suara-suara yang dilontarkan pimpinan dan elite-elite partainya sejak pertengahan tahun lalu," ujar Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A Chaniago di Jakarta, Senin (1/12).

Masyarakat sudah mencatat, kedua partai ini mencoba melakukan reposisi sejak terjadinya kenaikan harga BBM bulan Mei 2007 dengan melontarkan kritik-krit ik yang keras terhadap kebijakan Pemerintah maupun kepemimpinan Presiden SBY. Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, menurut Andrinof, pernah melontarkan pernyataan yang menyebutkan, ibarat dalam shalat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah batal sehingga tak lagi bisa diikuti sebagai imam.

Demikian juga dari pihak PKS, menurut Andrinof, sejumlah pernyataan sikap presiden partai dan beberapa tokohnya serta spanduk-spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum jelas menunjukkan bahwa PKS ingin pemimpin baru. "Apakah kedua partai akan konsisten, kita tunggu saja beberapa waktu yang tidak lama lagi," ujarnya.


Sumber: Kompas Cyber Media
http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=6359

Pilkada Padanglawas: Basrah Lubis-Sutan Oloan Unggul Sementara

PADANGLAWAS (SINDO). Pasangan Basrah Lubis-Tongku Sutan Oloan unggul sementara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Padang Lawas kemarin.

Pasangan ini unggul 7% dari pasangan Rahmad Pardamean Hasibuan-Aminusin Harahap. Pasangan Basrah-Sutan yang diusung Partai Golkar dan PKS memperoleh 49.686 suara atau 45,47% dari total 91.511 pungutan suara.

Sementara pasangan Rahmat-Aminusin yang diusung oleh 12 partai termasuk Partai Demokrat, mendapat 41.825 suara atau sekitar 38,28%. Hingga tadi malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapsel masih mengadakan penghitungan suara. Hasil sementara didapat dari penghitungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah sampai di kecamatan.

Anggota KPU Padanglawas Fitri Harahap mengatakan, sejumlah TPS dari pedalaman masih dalam perjalanan menuju kecamatan. Karena itu, mereka belum melakukan penetapan hasil perhitungan suara. Jumlah pemilih pada pilkada putaran kedua kali ini menurun dibanding putaran pertama. Penyebab utamanya, banyak masyarakat tak menggunakan haknya karena idolanya telah gugur pada putaran pertama.

“Jumlah pemilih putaran pertama 21 Oktober lalu, ada 77% dari total 120.000 daftar pemilih. Sedangkan tahap kedua ini, jumlah pemilih hanya 60% saja,”kata Fitri. Pilkada Palas tahap kedua dilaksanakan kemarin mulai pukul 07.00 WIB-13.00. Penghitungan suara dilakukan mulai pukul 13.00-16.00.

Pasangan Basrah-Sutan unggul di tujuh kecamatan. Pasangan ini hanya kalah tipis di Kecamatan Barumun dan Ulu Barumun. Basrah-Sutan menang telak di tiga kecamatan yakni Barumun Tengah, Huristak dan Lubuk Barumun. Di Barumun Tengah, Basrah Sutan memperoleh 8.362 suara, sedangkan rivalnya mendapat 6.639 suara. Di Huristak, pasangan ini menang dengan 3.809 suara, sedangkan pasangan Rahmad-Aminusin hanya 2.269 suara.

Di Lubuk Barumun, Basrah-Sutan kembali menang telak dengan perolehan suara 4.461 suara, sedangkan Rahmad Aminusin hanya 2.983 suara. Fitri mengakui tidak ada kendala berarti dalam Pilkada Palas putaran kedua. Hanya, distribusi hasil pemungutan suara dari daerah terpencil agak terlambat sampai di ibu kota kecamatan.

“Tidak ada aksi protes terkait pilkada putaran kedua ini,” urainya. KPU Tapsel akhirnya memutuskan Pilkada Palas dua putaran setelah pada putaran pertama 21 Oktober lalu tak ada satu pasangan yang mengumpulkan suara lebih dari 30% sesuai dengan UU Pilkada Nomor 12/2008.

Pilkada Palas pada putaran pertama diikuti delapan pasangan. KPU Tapsel menetapkan dua pasangan maju ke putaran kedua, yakni pasangan Rahmad P Hasibuan- Aminusin yang waktu itu meraih 28% suara, sedangkan pasangan Basrah-Sutan mendapat suara 26%. Ketua Panwaslu Palas Hafni mengatakan, tidak ada kendala berarti pada pilkada kemarin. Hanya saja, suara dari TPS di daerah terpencil agak terlambat tiba di kecamatan.“ Sejauh ini masih lancar- lancar saja,”ujarnya.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) Komisaris Besar Pol Baharuddin Djafar mengatakan, suasana Pilkada Palas berlangsung aman. Mereka mengerahkan bantuan pengamanan dari Polres Tapsel, Madina, dan Labuhanbatu dengan hampir 600 personel yang tersebar di seluruh TPS. “Sampai saat ini tidak ada kendala berarti pada pelaksanaan pilkada kemarin,” katanya. (watson manalu/ zia ul haq/ syukri t amal harahap)


Sumber: Koran Sindo
http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6387

PKS Ambil Untung dari Gus Dur?

Mampukah PKS mengambil ‘keuntungan’ dari ajakan golput Gus Dur kepada warga nahdliyin? Bisakah warga tradisional nahdiyin beralih ke PKS? Tidakkah PKS bertentangan bahkan memusuhi kultur nahdliyin?

Beberapa kalangan ‘menilai’ idiologi dan kultur PKS tidak sejalan dengan kultur tradisional nahdiyin. Sehingga harapan PKS menggaet warga nahdliyin hanya mimpi di siang bolong. Saya sendiri tidak tahu sumber data dan fakta yang mereka gunakan.

Namun demikian, tanpa harus membuka motif politik para ‘pengamat’ ini, nyatanya penilaian tanpa studi lapangan ini terbukti bertolak belakang dengan kenyataan empiris di kantong-kantong nahdliyin.

Tergelitik dengan komentar-komentar yang seolah-olah ada jurang yang jauh antara PKS dan kultur tradisional, saya melakukan field study kecil-kecilan.

Saya berharap akan ada peneliti profesional yang melakukan studi serius terhadap topik ini sehingga bangsa kita terbiasa dengan ‘komentar ilmiah’ dan menghilangkan budaya gosip.

Dengan dana dan kemampuan terbatas, studi lapangan yang saya lakukan terbatas hanya menyoroti satu lokasi. Lokasi yang saya pilih adalah Desa Srimartani yang terletak di kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul propinsi DI Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Srimartani mayoritas warganya kalangan nahdliyin. Bahkan ada dua pesantren tradisional nahdliyin di desa ini.

Sebagai daerah dengan mayoritas warga nahdliyin, pengurus DPRa PKS Srimartani (tingkat desa) ternyata digawangi oleh kader-kader nahdliyin. Sebagai Ketua PKS ranting Rusdi Martono warga nahdliyin Dusun Tambalan, sekretaris Eko Heri warga nahdliyin Dusun Mojosari dan bendahara Haryadi warga nahdliyin Dusun Sanansari. Dan walaupun mereka sekarang aktif di PKS, kultur tradisional nahdliyin tetap melekat.

Dari hasil wawancara tatap muka, mereka menyatakan kalau tidak pernah ada arahan dari struktur maupun ‘ustadz-ustadz’ PKS agar meninggalkan tradisi nahdliyin seperti tahlilan, qunut maupun sholat tarawih 23 rakaat.

Bahkan yang ada adalah imbauan untuk tetap menjalankan tradisi nahdliyin dengan tetap menjaga ukhuwah umat Islam tanpa terjebak pada perbedaan khilafiyah. Karena kalau terjebak pada masalah-maslah klasik seperti itu maka kita akan melupakan problem yang lebih besar seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Kultur tradisional ini bahkan bukan hanya bisa dilihat dari perilaku kader dan pengurus PKS Srimartani yang tetap menjalankan tradisi nahdliyin, tapi juga bisa ditilik dari program dan aksi resmi kepartaian. Di antara program DPRa PKS Srimartani adalah tahlilan untuk keluarga kader atau simpatisan yang meninggal dunia. Seperti yang sudah dilakukan di dusun Umbulsari dan Rejosari beberapa waktu yang lalu. Program lain adalah kajian kitab kuning bersama Kyai Fauzan Ahmad.

Dengan bimbingan Kyai muda nahdliyin ini pengurus DPRa PKS Srimartani mengkaji kitab Nashaihul Ibad. Kitab klasik tentang akhlak karya Imam Nawawi Al-Bantani ini merupakan kitab ‘wajib’ di pesantren-pesantren nahdliyin.

Itu semua memang hanya fakta kecil yang belum sampai derajat ilmiah, namun paling tidak diatas derajat gosip yang sering dilontarkan secara tidak bertanggung jawab. Harapan saya akan ada penelitian ilmiah yang komprehensif dari para peneliti profesional.


Ali Abdurabbih, aliabdurabbih@yahoo.co.id
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/pks-ambil-untung-dari-gus-dur.html

Qodari: PKS Ingin Menembus Batas

Jakarta. Sejumlah wanita masuk dalam nominasi penerima PKS Award untuk wanita yang dianggap memberikan inspirasi. Mulai dari artis, pengusaha hingga politisi wanita. Mbak Tutut dan Megawati juga termasuk. "PKS sedang berusaha menembus batas," ujar pengamat politik Indo Barometer M Qodari kepada detikcom, Rabu (3/12/2008).

Qodari menjelaskan ini adalah strategi PKS untuk menembus sekat-sekat politik yang selama ini identik dengan PKS. PKS berusaha melebarkan sayapnya dengan merambah basis massa di luar kader PKS yang selama ini didominasi oleh intelektual muslim.

"Caranya dengan memberikan apresiasi-apresiasi di berbagai bidang termasuk yang kontroversial," ungkapnya.

Qodari menjelaskan dari nama-nama yang masuk sebagian sangat berjauhan dengan citra PKS selama ini.

"Contohnya Nia Dinata dan Dian Sastro itu kan lambang pop culture, sangat jauh dengan citra PKS yang katakanlah, puritan," katanya.

Mengenai adanya nama Mbak Tutut dan Megawati dalam daftar itu, Qodari menjelaskan misi PKS tidak hanya ingin dekat dengan pendukung Cendana atau Soekarnois saja, melainkan PKS memiliki misi untuk merangkul semua golongan.

"Saya kira tidak secara khusus membidik suara Cendana. Kan ada juga nama-nama lain seperti Meuthia Hatta dan yang lainnya," ujarnya.

PKS akan menganugerahkan PKS Award untuk delapan perempuan yang dianggap banyak memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia. Penganugerahan akan dilakukan pada 19 Desember 2008 di Jakarta.

Penganugerahan PKS award ini adalah untuk memperingati 80 tahun kebangkitan perempuan Indonesia, yang jatuh tepat pada 22 Desember 2008.

Nama-nama yang masuk dalam nominasi award PKS adalah Mira Lesmana, Neno Warisman, Bunda Ifet, Tuty Alawiyah, Nia Dinata, Dian Sastro, Ani Soetjipto, Dewi Motik, Maria Hartiningsih, Toeti Aditama, Rosiana Silalahi, Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut), Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indar Parawansa, Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Meuthia Hatta, dan sejumlah nama lainnya.


Sumber: DetikCom
http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6389

Calon Presiden PKS: Mereka Diadu dengan Capres Partai Lain

VIVAnews. Delapan calon presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan diuji pemikirannya melalui dialog dengan kandidat presiden dari luar partai. Tujuannya supaya publik mengetahui visi kepemimpinan mereka.

“Misalnya, calon dari PKS dipertemukan dengan calon presiden Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dan Rizal Ramli. Supaya masyarakat tahu mereka,” kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, kepada VIVAnews.

Delapan nama yang masuk bursa calon presiden PKS adalah Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS, Tifatul Sembiring, Salim Segaff Al Jufri (Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan anggota Majelis Syuro PKS), Anis Matta, Ketua Komisi X DPR, Irwan Prayitno, Suharna Surapranata (Ketua Majelis Pertimbangan Partai), Sohibul Iman (anggota Majelis Syuro PKS), Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah Pusat PKS).

Adu pemikiran ini merupakan bagian strategi PKS menyaring kandidat presiden yang layak diangkat ke bursa Pemilihan Presiden 2009. Kompetisi ini, kata Anis, sekaligus memperkenalkan mereka kepada publik melalui cara yang riil. “Jadi, calon-calon ini tidak hanya muncul lewat iklan,” kata Anis.

Rencananya, Penggodokan dilakukan beberapa tahap. Setiap calon presiden dipertemukan secara terpisah di sejumlah daerah.


Sumber: VIVAnews
http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6386

Lembaga Survei, Preman intelektual?

Presiden SBY menyorot tajam kinerja lembaga Survei. Menurut presiden banyak lembaga survei yang tidak kredibel dan bekerja sesuai pesanan. Artinya hasil survei sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan kliennya. Hasil survei ini kemudian dilansir kepada publik melalui media. Tujuannya adalah pencitraan dan mempengaruhi opini publik.

Belakangan ini masyarakat memang sering dibingungkan oleh hasil sebuah survei dan juga quick count alias penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga. Tradisi baru dalam politik yang tadinya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dalam berdemokrasi tersebut, ternyata dijadikan ajang petualangan para surveyor gadungan, maupun para akademisi yang bersedia melacurkan diri.

Kita tentu saja masih ingat dengan hasil penghitungan cepat Pilkada Sumatera Selatan. Saat itu dua lembaga survei, yakni LSI Sjaiful Mujani dan LSI Denny JA menyatakan Alex Nurdin memenangkan pilkada mengalahkan Sjahrial Oesman. Sementara Puskaptis pimpinan Husin Yazid menyatakan sebaliknya.

Dua pihak kemudian saling mengklaim kemenangan dan memasang iklan besar-besaran pada koran setempat. Kantor KPUD Sumsel dikepung. Hampir saja terjadi perang antar pendukung. Hasilnya dari rekapitulasi KPUD ternyata Alex Nurdin yang dinyatakan menang.

Di Jawa Timur, baik LSI Sjaiful Mujani maupun LSI Denny JA, Puskaptis Husin Yazid dan Pusdeham Unair menyatakan pasangan Kaji yang menang. Namun rekapitulasi KPUD menyatakan sebaliknya bahwa pasangan Karsa yang memenangkan Pilkada.

Untung saja para calon yang bersaing dan masyarakat Jawa Timur cukup dewasa. Mereka kemudian menyerahkan sengketa melalui jalur hukum yakni ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan kalau masyarakat Jatim terprovokasi. Situasinya pasti jauh lebih kacau dibandingkan dengan apa yang terjadi di Maluku Utara.

Jauh sebelumnya ketika berlangsung Pilkada Jawa Barat, Puskaptis dalam penghitungan cepat juga menyatakan pasangan Dani Setiawan-Iwan Sulanjana yang menang. Namun ternyata hasil penghitungan KPUD pasangan HADE yang memenangkan pilkada.

Soal survei parpol, yang paling mengejutkan adalah hasil survei yang dilansir oleh LSI Sjaiful Mujani belum lama berselang, yang menyatakan Partai Demokrat sebagai partai yang paling banyak dipilih. Partai yang semata-mata hanya mengandalkan perolehan suaranya pada kinerja Presiden SBY ini mengalahkan suara PDIP, Golkar dan PKS.

Hasil ini sungguh sangat mengagetkan. Sebab selama ini sejumlah survei yang digelar oleh berbagai lembaga selalu menempatkan PDIP dan Golkar di tempat teratas. Baru setelah itu suara Demokrat bersaing dengan PKS dan terkadang bertukar tempat.

Dalam sejumlah survei, popularitas Presiden SBY juga tidak bagus-bagus amat. Sebelumnya selalu dikalahkan oleh Megawati. Baru saja belakangan ini SBY bisa kembali menyalip Megawati. Namun diperkirakan popularitas SBY akan kembali menurun seiiring krisis ekonomi.

Citra SBY belakangan juga mendapat pukulan telak ketika mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Syafi’i Maarif menyatakan bahwa The Real President adalah Wapres Jusuf Kalla. Sebab menurut Maarif sesungguhnya yang banyak bekerja mengatasi masalah adalah Jusuf Kalla.

Banyak yang mencurigai bahwa survei ini tidak lagi independen. Kecurigaan itu tidak berlebihan. Sebab Sjaiful Mujani berada dalam satu lembaga Freedom Institute bersama Rizal Malarangeng.Seperti diketahui Malarangeng bersaudara adalah pemilik FOX lembaga konsultan politik yang disewa oleh Partai Demokrat.

FOX menggarap iklan ulang tahun Partai Demokrat ke-7 secara besar-besaran di media cetak dan TV. Jadi kalau kemudian muncul kecurigaan wajar-wajar saja. Apalagi hasil surveinya juga rada-rada ajaib.

LSI Sjaiful Mujani selama ini sesungguhnya disewa oleh Golkar untuk menangani sejumlah survei dan membantu pilkada.Tetapi prediksinya politiknya sering salah dan mengecewakan para petinggi Golkar. Karena itu tidak aneh bila ia kemudian ia dicurigai menyeberang ke Demokrat.

Akan halnya Denny JA sudah lama ia dijauhi oleh media, karena perannya sebagai konsultan politik, sering menggunakan survei untuk mempengaruhi opini publik. Dalam beberapa pilkada, ia tak segan memasang iklan besar-besaran di media dan menyatakan pasangan calon yang didukungnya akan memenangkan pilkada.

Iklan yang dipasang beberapa hari menjelang pilkada ini sesungguhnya tidak etis. Sebab dengan berlindung di balik data akademis, LSI Denny JA mempengaruhi publik untuk kepentingan kliennya.

Jadi dengan gambaran semacam itu, memang sudah waktunya keberadaan lembaga survei diatur. Dengan begitu lembaga survei abal-abalan tidak mudah bermunculan dan mempermainkan opini publik. Selain itu sudah seharusnya lembaga survei juga dipisahkan dari kegiatan konsultan politik yang menjadi tim sukses.


Billy Duta Adhyasta, billyadhyasta@gmail.com
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/lembaga-survei-preman-intelektual.html

PPP Janganlah Terima Cewek Berpakaian Mini

Suara Partai Islam Diprediksi Melorot

Jakarta, RM. Peluang partai Islam pada Pemilu 2009 suram, jika mereka hanya "jualan" simbol-simbol Islam saja, tanpa memikirkan kebutuhan rill konstituen. Sikap cuek, asyik hanya mengurus wacana-wacana yang tidak membumi, akan menurunkan tingkat akseptabilitas atau penerimaan masyarakat terhadap partai tersebut.

"Sebaiknya partai Islam itu menonjolkan nilai-nilai Islamnya, bukan hanya hal-hal simbolik, karena pemilih lebih simpatik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasakan langsung masyarakat," ujar pengamat Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi di Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut J Kristiadi, anggota partai berbasis massa kaum muslim ini, harus tampil dengan perilaku yang lebih mencerminkan nilai luhur Islam. Karena jika ada anggota partai Islam yang terlibat korupsi, maka dipastikan hukuman dari masyarakat akan lebih keras.

"Bahkan perilaku (korupsi, red) yang dilakukan partai Islam itu bisa merendahkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Apalagi, kalau sampau terjadi perang ayat antar mereka yang akhirnya timbul klaim kebenaran terhadap partainya," katanya.

Menangapi hal itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan, PPP akan berupaya mengubah diri menjadi partai terbuka, tidak hanya menonjolkan hal-hal simbolik Islam.

"Saya pernah tanya sama kiai PPP, kalau seandainya ada laki-laki yang pakai anting, celananya sobek-sobek. Atau kalau ada wanita yang nggak pakai jilbab atau yang hobi memakai pakaian mini, boleh nggak masuk PPP? Dia jawab boleh. Jadi PPP itu saat ini sudah terbuka," katanya.

Berbeda dengan PPP, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Razikun mengatakan PKS memilih berbenah diri, untuk menyesuaikan program-program dengan kebutuhan masyarakat.

Razikun membantah kalau partainya ngotot memperjuangkan syariat Islam di negara ini.

"Misalnya dengan tidak korupsi, membagikan harta kepada fakir miskin dan menolong orang yang kesusahan. Itu semua kan salah satu nilai-nilai syariat Islam. Karena saat ini masalah utama bangsa kita adalah ekonomi," ujarnya.


Rakyat Merdeka | Rabu, 03 Desember 2008, 04:56:33
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/ppp-janganlah-terima-cewek-berpakaian.html

Biaya Kampanye? PKS Andalkan Kader

PK-Sejahtera Online. Dalam menghadapi pemilu 2009, PKS Kota Makassar telah mempersiapkan sejumlah strategi pemenangan untuk dapat meraih 30 % suara sesuai dengan target yang dicanangkan. Infrastruktur partai sudah terbentuk diseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Makassar dan telah bekerja sejak pilkada kemarin. Kader PKS yang menjadi motor utama pemenangan PKS, juga sudah bekerja dengan militansi tinggi.

Meskipun kandidat yang diusung oleh PKS pada pilkada Makassar kalah, akan tetapi tidak membuat semangat kader dan pergerakan mesin politik menjadi lemah. Justru, kekalahan dipilkada Makassar, menjadi pelajaran dan pembangkit semangat kader dan struktur untuk bekerja lebih optimal untuk memenangkan Pemilu 2009. Pelajaran paling berharga yang diperoleh dari pilkada Makassar adalah PKS akan mempersiapkan untuk menghadapi kecurangan yang sangat mungkin akan terulang dalam pemilu 2009 nanti. Motif kecurangan semakin beragam bentuknya dan struktur sudah mempersiapkan antisipasinya.

Selain kesiapan struktur dan kader, untuk pembiayaan seluruh operasional pemenangan PKS mengandalkan donasi dari kader PKS. Sejak partai ini dibentuk, lebih dari separuh pembiayaan partai berasal dari kantong kader PKS sendiri, selebihnya donasi dari masyarakat yang sangat simpati dengan perjuangan PKS. Prinsipnya “SUNDUQUNA JUYUBUNA” yang berarti bahwa Dana itu dari kantong-kantong kader. PKS tidak menggantungkan dana kampanye kepada pengusaha atau pihak tertentu. Tidak ada donator tetap dari pengusaha untuk mendanai pemenangan pemilu 2009.

Meskipun dana yang dimiliki sangat sedikit dibanding partai lain akan tetapi efektifitas dan produktifitas yang dihasilkan tidak kalah dengan yang lain. Justru dengan dana terbatas, kader ditantang untuk membuat program yang kreatif dan tepat sasaran. Masyarakat memilih partai tidak melihat dari jumlah dana yang dimiliki oleh partai tersebut, karena masyarakat sudah cerdas untuk melihat partai mana yang bisa memberikan harapan yang lebih baik untuk kesejahteraannya. (pks sulsel)


http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6385