jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 01 Desember 2009

Menkominfo Luncurkan Satu Program 100 Hari-nya


PK-Sejahtera Online. Proyek Palapa Ring dilaunching hari ini. awal pelaksanaan pembangunan fisik kabel serat optik sepanjang 11 ribu km yang akan menghubungkan mataran hingga kupang tersebut diresmikan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggelar teleconference.
Proyek ini difokuskan pada kawasan Indonesia Timur karena infrastruktur telekomunikasi wilayah Indonesia Barat telah terintegrasi dengan baik sebelumnya.

Momentum peresmian Palapa Ring dan mulai beroperasinya telefon berdering ini demikian strategisnya, karena kedua program tersebut termasuk target utama capaian program 100 hari Menteri Kominfo.

Menteri Kominfo memang sengaja memilih beberapa capaian program 100 hari yang memiliki nilai strategis, konkret, realistis dan konstruktif bagi kepentingan terwujudnya komunikasi yang lancar dan informasi yang benar untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia dan bahkan terkoneksi secara global.

FPKS: Pengusul Angket Bedah Aliran Century


INILAH.COM, Jakarta. Para pengusul hak angket tidak hanya memiliki amunisi berupa hasil audit investigasi BPK. Namun mereka juga membedah kemana aliran dana Bank Centur tersebut mengalir.
Anggota Fraksi PKS Andi Rachmat mengatakan, pengusul hak angket dari enam fraksi sudah memetakan persoalan dan membuatnya dalam dokumen tertulis setebal sekitar 1.000 halaman. "Substansi dokumen yang dibuat pengusul tidak jauh berbeda dengan hasil audit investigasi BPK," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Sedangkan Anggota Fraksi Hanura DPR Akbar Faizal mengungkapkan, berdasarkan tata tertib DPR, maka anggota pansus akan bekerja selama sekitar dua bulan. Karena itu, ia berharap, fraksi-fraksi di DPR bisa memberikan kepercayaan kepada anggota fraksinya yang terbaik untuk duduk di dalam pansus dan bisa bekerja maksimal.

Pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas usul hak angket pada Kamis 19 November lalu, terdapat enam fraksi yang mengusulkan hak angket Bank Century. Mereka adalah FPDIP, FPG, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, FPKS, dan FPAN.

Anggota FPKS Ingatkan Dewan Tak Terjebak Mainan 'Penumpang Gelap'


Jakarta. Salah satu inisiator hak angket skandal Bank Century dari FPKS Andi Rahmat mengingatkan para pendukung hak angket tetap konsisten dengan perjuangannya. Para pendukung angket baik di dewan maupun masyarakat tetap fokus pada usaha pengungkapan aliran dana haram ini.
"Kita harus tetap fokus. Jangan sampai melebar dan dialihkan pada isu soal penumpang gelap. Kita ingin substansinya diungkap," kata Andi dalam jumpa pers di kantor Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) di Salemba, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2009).

Menurut Andi anggota dewan akan mempertaruhkan komitmennya di mata rakyat untuk mengungkap kasus skandal Bank Century ini. Rencananya, pansus angket Century akan berjumlah sekitar 30 anggota dari berbagai fraksi.

"8 orang dari PD (Partai Demokrat), 6 dari PG (Partai Golkar), 5 PDIP, 3 PKS, 2 PAN, 2 PPP, 2 PKB, 1 Gerindra, 1 HANURA," terangnya.

Senin, 30 November 2009

Guruku Sayang, Guruku Malang

Refleksi Hari Guru Nasional



PK-Sejahtera Online. Tanggal 25 Nopember ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional, hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap profesi mulia yang disandang oleh guru sebagai pahlawan tanpa tanda saja.
Namun sayangnya, kebesaran gelar yang melekat pada tubuh para guru tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan hidup. Kerap mucul di pemberitaan, unjuk rasa para guru yang menuntut kenaikan pendapatan.

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin, M.Sc yang juga seorang praktisi pendidikan mengatakan bahwa, terdapat kesenjangan pendapatan antara guru-guru PNS dan non PNS. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan program sertifikasi dan program in-passing.

“Sebenarnya terdapat apresiasi yang tinggi dari guru-guru non PNS terhadap pemerintah dengan adanya kesempatan pemerataan pendapatan melalui program sertifikasi dan in-passing, tapi sangat sulit dalam pelaksanaanya,” tutur putra asli Betawi ini.

Forum 11 Ranting Gatak desak pemungutan suara


Sukoharjo (Espos). Forum 11 Ranting Gatak mendesak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pemungutan suara dalam rapat kerja khusus (Rakercapsus) yang digelar pada Minggu (29/11) mendatang.
Desakan tersebut mengemuka dalam jumpa pers, pada Jumat (27/11) di Gatak. Menurut para pengurus ranting tersebut, desakan diadakannya pemungutan suara dilatarbelakangi sejumlah daerah lain di Soloraya juga melaksanakan mekanisme serupa. Tambahan lagi, hal itu juga tersebut diatur dalam Surat Keputusan 1124/KPTS/DPP Bab IV pasal 7 mengenai penjaringan, penyaringan dan penetapan calon walikota dan bupati.

“Kami Forum 11 Ranting Gatak meminta supaya DPC PDIP dalam Rakercapsus Minggu nanti menggelar pemungutan suara seperti halnya yang telah dilakukan DPC dan DPD pada Rakercapsus periode sebelumnya,” jelas Sekretaris Ranting Jati, Gatak, Wahyu Nurharjanto. Desakan tersebut muncul, sambung dia, lantaran selama ini muncul rumor bahwa mekanisme pemungutan suara tidak akan lagi diadakan. Sebaliknya, DPC nantinya bersama DPD setelah melakukan verifikasi, hasilnya langsung dikirim kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pengamanan Pilkada, Ribuan petugas Linmas disiagakan


Sukoharjo (Espos). Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Sukoharjo menyiapkan sedikitnya 5.202 petugas perlindungan masyarakat (Linmas) untuk bersiaga menjaga keamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo.
Kepala Bidang Penyelamatan, Perlindungan, dan Ketentraman Badan (kesbangpolinmas) Kabupaten Sukoharjo, Aris Budi menegaskan, kendati pelaksanaan Pilkada Sukoharjo masih beberapa bulan lagi atau sekitar Juni 2010, namun para petugas Linmas tersebut akan segera mendapat pelatihan pengamanan.

“Kami sudah merencanakan untuk memberikan pelatihan kepada para petugas Linmas. Tapi mengenai kepastian jadwal belum ada, yang jelas walaupun Pilkada masih lama Linmas sudah siap. Apalagi dalam proses menuju Pilkada bisa jadi Linmas dibutuhkan untuk ikut nengamankan kampanye maupun yang lainnya,” terangnya ketika dijumpai Espos, akhir pekan lalu.

Kajari: Kasus dana purnabakti jalan terus


Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejakti Jateng), terkait dengan kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota Dewan periode 1999-2004.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi, ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota Dewan periode 1999-2004. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar.

Ketika itu, kendati payung hukumnya belum ada, masing-masing anggota Dewan menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta. Dari ke-25 anggota Dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif, namun ketiganya masuk dalam jajaran pimpinan Dewan.

Jelang Pilkada Sukoharjo, 15 Parpol dukung Wardoyo-Haryanto


Sukoharjo (Espos). Sedikitnya 15 partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) mendukung pasangan mantan Ketua Dewan periode 2004-2009 dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Wardoyo Wijaya-Haryanto, untuk maju bertarung dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2010.
Penegasan itu diungkapkan Ketua FLP Sukoharjo, Eko Raharjo, didampingi para pimpinan Parpol pendukung lainnya dalam jumpa pers di Rumah Makan Paradiso, Grogol, Selasa (24/11). Dalam kesempatan itu, Eko juga mengatakan FLP menarik dukungannya kepada Sutarto, yang sebelumnya masuk dalam penjaringan nama calon wakil bupati (Cawabup).

Sutarto saat ini telah resmi mendaftarkan diri menjadi Cawabup melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan menyatakan diri hanya ingin maju menjadi pasangan Titik Bambang Riyanto (TBR).

Kasus purnabakti, Kejari konsultasi Kejati


Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) terkait kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota dewan periode 1999 hingga 2004.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kardi ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11). Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tidak dihentikan melainkan tetap dilanjutkan.

Sebagai informasi, kasus korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota dewan periode 1999-2004. Kasus tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar di mana masing-masing anggota dewan ketika itu menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta meski payung hukumnya belum ada.

Dari ke-25 anggota dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif di mana ketiga-tiganya masuk dalam jajaran pimpinan dewan. Kardi menjelaskan, Kejari tidak pernah menghentikan kasus tersebut.

Enam orang lolos seleksi Panwaskab


Sukoharjo (Espos). Sebanyak enam orang dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.
Keenam nama tersebut selanjutnya dikirim KPU kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diseleksi lebih lanjut. KPU menjelaskan, dari tujuh orang yang mendaftar sebagai Panwaskab, hanya satu orang yang tidak lolos sementara enam orang lainnya dinyatakan berhasil.

Setelah enam nama diserahkan kepada Bawaslu, nama-nama tersebut selanjutnya akan diseleksi lagi sampai menjadi tiga nama untuk dilantik sebagai Panwaskab pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Divisi Sosialisasi Pendaftaran Pemilih Data Informasi dan Hukum, Yulianto Sudrajat menjelaskan, Senin (23/11) pihaknya telah mengirim enam nama calon Panwaskab kepada Bawaslu. “Kami berharap, hasil seleksi Bawaslu bisa kami terima pada Desember mendatang,” jelasnya ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).