Kajari: Kasus dana purnabakti jalan terus

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejakti Jateng), terkait dengan kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota Dewan periode 1999-2004.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi, ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota Dewan periode 1999-2004. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar.

Ketika itu, kendati payung hukumnya belum ada, masing-masing anggota Dewan menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta. Dari ke-25 anggota Dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif, namun ketiganya masuk dalam jajaran pimpinan Dewan.

Jelang Pilkada Sukoharjo, 15 Parpol dukung Wardoyo-Haryanto

Sukoharjo (Espos). Sedikitnya 15 partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) mendukung pasangan mantan Ketua Dewan periode 2004-2009 dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Wardoyo Wijaya-Haryanto, untuk maju bertarung dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2010.

Penegasan itu diungkapkan Ketua FLP Sukoharjo, Eko Raharjo, didampingi para pimpinan Parpol pendukung lainnya dalam jumpa pers di Rumah Makan Paradiso, Grogol, Selasa (24/11). Dalam kesempatan itu, Eko juga mengatakan FLP menarik dukungannya kepada Sutarto, yang sebelumnya masuk dalam penjaringan nama calon wakil bupati (Cawabup).

Sutarto saat ini telah resmi mendaftarkan diri menjadi Cawabup melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan menyatakan diri hanya ingin maju menjadi pasangan Titik Bambang Riyanto (TBR).

Kasus purnabakti, Kejari konsultasi Kejati

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) terkait kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota dewan periode 1999 hingga 2004.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kardi ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11). Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tidak dihentikan melainkan tetap dilanjutkan.

Sebagai informasi, kasus korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota dewan periode 1999-2004. Kasus tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar di mana masing-masing anggota dewan ketika itu menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta meski payung hukumnya belum ada.

Dari ke-25 anggota dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif di mana ketiga-tiganya masuk dalam jajaran pimpinan dewan. Kardi menjelaskan, Kejari tidak pernah menghentikan kasus tersebut.

Enam orang lolos seleksi Panwaskab

Sukoharjo (Espos). Sebanyak enam orang dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Keenam nama tersebut selanjutnya dikirim KPU kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diseleksi lebih lanjut. KPU menjelaskan, dari tujuh orang yang mendaftar sebagai Panwaskab, hanya satu orang yang tidak lolos sementara enam orang lainnya dinyatakan berhasil.

Setelah enam nama diserahkan kepada Bawaslu, nama-nama tersebut selanjutnya akan diseleksi lagi sampai menjadi tiga nama untuk dilantik sebagai Panwaskab pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Divisi Sosialisasi Pendaftaran Pemilih Data Informasi dan Hukum, Yulianto Sudrajat menjelaskan, Senin (23/11) pihaknya telah mengirim enam nama calon Panwaskab kepada Bawaslu. “Kami berharap, hasil seleksi Bawaslu bisa kami terima pada Desember mendatang,” jelasnya ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

62.624 Anak Balita di Sukoharjo tak dapat jatah susu

Sukoharjo (Espos). Kecilnya anggaran pada belanja langsung mengakibatkan sebanyak 62.624 anak Balita tidak mendapat jatah pendamping pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu kaleng untuk perbaikan gizi.

Tak hanya persoalan kecilnya penyerapan bantuan pendamping PMT berupa susu, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang diadakan komisi IV, Senin (23/11), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) ternyata juga tidak mengalokasikan anggaran untuk PMT anak Balita.

Alasan keterbatasan anggaran lagi-lagi disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan pihak DKK akhirnya menyerahkan kewajiban PMT kepada desa masing-masing melalui alokasi dana desa (ADD). ADD yang diandalkan pemerintah daerah sebagai sumber PMT juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pasalnya, anggaran senilai Rp 10 juta yang dialokasikan melalui Posyandu tersebut sudah habis untuk menjamu tim PKK kabupaten yang setiap bulan selalu rutin mengunjungi desa-desa.

Jelang Pilkada Sukoharjo, PKS munculkan 7 pasang calon

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) me-launching tujuh pasangan yang bakal maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang berdasarkan survei pengurus struktural partai.

Ketua DPD PKS, Bimawan dalam jumpa pers, Senin (23/11) menjelaskan, ketujuh pasangan tersebut muncul berdasarkan hasil survei yang dilakukan jajaran pengurus struktural PKS. Pasangan yang mengantongi suara dewan pimpinan cabang (DPC) terbanyak adalah M Toha sebagai bakal calon bupati dan Hasman Budiadi sebagai bakal calon wakil bupati.

Sementara pada urutan kedua ditempati pasangan Wardoyo Wijaya yang saat ini mencalonkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta Hasman Budiadi dari PKS.

Pilkada Sukoharjo, Demokrat tunggu hasil survei LSI

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sukoharjo tengah menunggu rekomendasi hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jakarta, setelah pekan lalu mereka mengirim dua nama calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) susulan.

Hal itu disampaikan Bendahara DPC Partai Demokrat Sukoharjo, Ardi Parastyo, ketika dijumpai Espos, Rabu (18/11). Ardi menambahkan pihaknya berharap pada Desember nanti rekomendasi hasil survei LSI dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah bisa diterima.

“Saat ini kami memang masih dalam tahapan survei. Yang melakukan survei bukan kami, melainkan LSI Jakarta, untuk seluruh kota atau kabupaten yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada),” terang dia.

Ardi menjelaskan pada awal November lalu pihaknya sudah mengirim sepuluh nama Cabup dan Cawabup ke LSI. Keseluruhan nama yang dikirimkan itu tidak hanya berasal dari internal Partai Demokrat, melainkan juga dari partai lain serta calon independen.

Jelang Pilkada Sukoharjo, PAN siap gandeng partai Islam

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Sukoharjo siap menggandeng partai politik (Parpol) berhaluan Islam untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PAN, M Amin dalam jumpa pers, Kamis (19/11). Amin mengatakan, Parpol berhaluan Islam yang akan digandeng untuk menghadapi Pilkada adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Persatuan Pembangunan (P3).

Meski yang sudah dipastikan PAN untuk digandeng sebagai mitra koalisi adalah ketiga Parpol tersebut namun PAN sendiri juga masih membuka diri apabila ada partai politik (Parpol) lain yang akan bergabung.

Mensos Pimpin Shalat Jenazah Ibundanya

PALU, KOMPAS.com. Menteri Sosial Salim Seggaf Aljufrie memimpin shalat jenazah ibunda tercintanya Syarifa Lulu binti Idrus Aljufrie, sesaat sebelum dimakamkan di Palu, Rabu.

Salat jenazah tersebut berlangsung di masjid Alkhairaat, salah satu kompleks pusat perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia. Di belakang masjid itu juga terdapat kuburan Said Idrus bin Salim Aljufrie, salah satu ulama pendiri Alkhairaat yang juga ayahanda almarhumah.

Jenazah Ny Syarifa dimakamkan tepat di bagian kepala kuburan suaminya, Saggaf bin Syech Aljufrie. Almarhumah merupakan anak tertua dari turunan ulama terkenal Said Idrus bin Salim Aljufrie atau yang dikenal dengan "Guru Tua".

Hadir dalam pemakaman tersebut sejumlah pejabat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, serta pelayat yang diperkirakan mencapai 1.000 orang lebih.

PKS: Ketua Panitia Angket Harus Inisiator

Hak Angket Kasus Century

VIVAnews. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak sepakat penentuan pimpinan panitia angket Century hanya berdasar asas proporsionalitas semata. PKS khawatir angket akan kehilangan esensi apabila pertimbangan utama dalam penyusunan panitia angket ialah ukuran fraksi.

"Pemilihan ketua angket bukan cuma ditentukan oleh kuantitas (anggota fraksinya), melainkan oleh kesepakatan bersama antarfraksi," kata Misbakhun, anggota Komisi XI sekaligus inisiator angket dari Fraksi PKS, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 November 2009. "Jika tidak, bisa-bisa roh angket akan menguap. Ketua angket harus dipegang oleh inisiator," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, panitia angket terdiri dari 30 orang anggota dewan. "Karena Demokrat ikut, maka pasti jumlah anggotanya pasti paling banyak di keanggotaan panitia angket," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI. Bagaimanapun, menurut Misbakhun, jumlah keanggotaan terbanyak tidak otomatis menjamin posisi fraksi sebagai ketua angket.