jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Minggu, 14 Juni 2009

PKS Akan Menangkan SBY Satu Putaran


PK-Sejahtera Online. Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.

Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.

Biar Tidak Boros

Hal senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.

Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya

Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu 'ronde' kedua.

Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan

Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya
Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya

UU Tipikor Lebih Hebat dari Cincin


"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor,"

INILAH.COM, Jakarta. Hendaknya DPR mengakhiri masa jabatannya dengan kesan yang baik. Daripada mendapatkan cincin emas, lebih baik DPR mempersembahkan UU Tipikor yang masih terbelengkalai.

"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/6).

Jika tradisi DPR dipermasalahkan oleh publik, ujar Hidayat, harus dikoreksi. DPR bisa meninggalkan kesan-kesan yang kontroversi. Karena itu, lanjutnya, paling bagus DPR mengakhiri masa jabatannya dengan tradisi melaksanakan salah satu fungsi baru yang sangat lekat dengan DPR, yaitu UU Tipikor.

"Tradisi disebut lembaga korup, disebut 'penuh masalah'. Menurut saya, tradisi itu perlu dikoreksi. Saya setuju dengan Pak Agung Laksono yang mengatakan pemberian cincin itu bisa dirubah. Kalau dari fraksi PKS sudah jelas dan tegas 'menolak' realiasasinya pemberian cincin kepada anggota DPR," ujarnya.

Menurut Hidayat, UU Tipikor memberikan kebijakkan hukum yang sangat kuat terkait jati diri DPR yang pro rakyat dalam pemberantasan korupsi. Mantan presiden PKS tersebut berharap hal ini yang diutamakan daripada menambahkan coreng muka DPR dengan menerima cincin emas.

"Saya cenderung tidak membuat tradisi yang memperburuk wajah DPR, tetapi membuat tradisi DPR yang dipercaya dengan rakyat," pungkasnya.

Pemilihan Satu Putaran, Suramadu II Terbangun


Akan ada penghematan Rp 4 triliun jika Pemilihan Presiden hanya satu putaran.

VIVAnews. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Pemilihan Presiden berjalan satu putaran saja. Jika satu putaran, negara bisa menghemat uang yang setara dengan pembangunan jembatan terpanjang di Asia Tenggara, Jembatan Surabaya-Madura.

"Uang yang bisa dihemat mencapai sekitar 4 triliun rupiah," kata Hidayat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2009. "Ini uang yang cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu. Artinya, dana itu bisa digunakan untuk membangun jembatan-jembatan atau infrastruktur lain di seluruh nusantara," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Sementara dari sisi fokus penyelenggaraan kehidupan bernegara, bila Pemilihan satu putaran, maka akan ada waktu lebih, karena bulan Agustus dan September sudah tidak lagi memikirkan kampanye. "Jadi, siapapun presiden terpilih, ia bisa membentuk kabinet dengan lebih cepat, sehingga begitu ia dilantik pada tanggal 20 Oktober malam, tanggal 21-nya ia bisa langsung bekerja," ujar Hidayat yang terpilih kembali menjadi anggota DPR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.

"Jadi, saya pribadi sih setuju untuk menyelesaikan pilpres dalam satu putaran saja. Tapi hendaknya kalaupun satu putaran, azas luber jurdil betul-betul diberlakukan. Jangan main kayu, asal menang, dan menghalalkan segala cara," katanya.

Untuk menyokong itu, Hidayat terlibat membuat iklan mendorong Pemilihan Presiden satu putaran. Iklan itu menurutnya bukan mengarahkan publik, tapi penyemangat semua pihak agar bekerja lebih baik memenangkan calonnya masing-masing.

Ketua MPR: MK Jangan Bermain-main dengan Putusannya


JAKARTA, KOMPAS.com. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan kursi di penghitungan tahap ketiga. Namun, Hidayat juga mengingatkan MK agar berhati-hati dalam membuat putusannya. Hal itu dikatakan Hidayat, Jumat ( 12/6 ), di Gedung DPR, Jakarta.

Sesuai UU, sebagai lembaga negara, Hidayat mengatakan, MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penghitungan suara pemilu. "MK juga harus menyadari dia adalah lembaga terakhir dimana putusannya mengikat dan putusannya tidak bisa dibanding. Oleh karena itu MK jangan main-main dengan putusannya," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.

Hidayat menegaskan, apapun putusannya, ia tidak akan melakukan intervensi atas putusan tersebut. Mengenai putusan yang dinilai melampaui kewenangan MK, Hidayat menganggapnya merupakan hal yang bisa diperdebatkan.

"Di DPR, soal itu (penghitungan dan penetapan kursi) juga debatable sehingga interpretasinya bisa kemana-mana. Sekarang, MK mengembalikan sisa penghitungan suara ke provinsi. Kalau MK memutuskan seperti itu ya sudah itu putusan MK dan itulah yang harus dilaksanakan," kata Hidayat.

Bagi KPU, menurutnya, tak ada pilihan lain selain menjalankan putusan MK.

HNW: 1 Putaran Asal Jangan Main Kayu


INILAH.COM, Jakarta. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mendukung ide Pilpres 2009 dalam satu putaran. Menurutnya, kemenangan pasangan capres dalam satu putaran akan memaksimalkan waktu. Asalkan saja, semua bertarung dengan jujur.

“Siapapun yang terpilih, kalau saya setuju menyelesaikan satu putaran saja. Tapi hendaknya, kalau satu putaran, yang dilakukan asas yg sesuai diperintahkan UUD. Jangan main kayu. Jangan asal menang menghalalkan berbagai cara,” ucapnya, saat ditemui wartawan di gedung DPR, Jumat (12/6).

Dengan adanya kemenangan dalam satu putartan, lanjutnya, diharapkan dapat mengokohkan pemerintahan ke depan. Termasuk juga memaksimalkan waktu yang ada. “Dan kalau satu putaran saja, uang yang dihemat Rp 4 triliun. Itu uang yang sangat cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu,” ucap mantan Presiden PKS ini.

Dari sisi fokus menyelengaraan kehidupan bernegara, kata Hidayat, kemenangan satu putaran, akan membuat kabinet cepat terbentuk. Sehingga, setelah dilantik 21 Oktober, mereka akan bisa langsung bekerja. Berbeda jika dua putaran, yang dianggapnya masih memerlukan orientasi lagi. “Banyak waktu yang terbuang untuk orientasi pejabat yang Baru,” jelasnya.

Tim SBY-Boediono Bantah Lakukan Teror Politik


SEMARANG, KOMPAS.com. Tim sukses calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) membantah telah melakukan teror politik menjelang Pemilu Presiden 2009 karena tidak pernah melakukan intimidasi dan tekanan lainnya.

"Tidak sependapat jika tim sukses SBY-Boediono dikatakan melakukan teror politik. Dapat dikatakan teror jika melalui intimidasi," kata Dewan Pembina Gerakan Lanjutkan SBY Presiden (GLSP) Hayono Isman di Semarang, Minggu (14/6) malam, menanggapi tudingan mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IPP) Jakarta Ryaas Rasyid.

Dalam pernyataannya, Ryaas Rasyid menyampaikan, penggiringan opini publik bahwa Pilpres 2009 berjalan satu putaran merupakan teror politik yang harus dilawan. Sebab, hal itu dinilai mengingkari realitas politik bahwa peluang tiga pasangan capres-cawapres untuk memenangi pilpres sama-sama besar.

Menurut Hayono, harapan pilpres berlangsung satu putaran semata-mata untuk menghemat biaya. "Jika berlangsung dua putaran, maka biaya yang dibutuhkan sangat besar sekali," ujarnya. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kepada masyarakat, katanya, masyarakat berharap pilpres hanya berlangsung satu putaran. "Untuk itu, salah satu strategi kami untuk menang adalah dengan menggandeng anak muda yang belum bergabung ke dalam parpol," katanya.

PPP Siapkan Sanksi Buat Kader Pembelot


JAKARTA,KOMPAS.com. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berjanji akan memberikan sanksi organisasi kepada kader-kader partai berlambang Kabah itu yang membelot dari kebijakan PPP mendukung pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres mendatang.

Saat ini, ujarnya kepada pers sebelum mengikuti acara Istighotsah Kubro Silaturahmi Alim Ulama dan Pimpinan Majelis Taklim PPP se-Indonesia di Jakarta, Minggu (14/6), DPP PPP sedang merumuskan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada para kader PPP yang membelot tersebut.

"Kita sedang merumuskan sanksi yang tepat bagi kader yang membelot dari kebijakan PPP," ujarnya seraya menambahkan bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan kadarnya. "Secara kelembagaan, PPP telah bulat untuk mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres nanti. Itu tidak perlu diragukan lagi," ujar Suryadharma yang kini menjabat Menkop dan UKM itu.

Penegasan Suryadharma untuk memberikan sanksi organisatoris tersebut terkait dengan munculnya sejumlah kader PPP yang menggagas pembentukan Forum Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP). Bahkan dalam organisasi massa tersebut tercatat sebanyak 16 pengurus harian serta 27 DPW PPP telah menyatakan secara terbuka dukungan mereka kepada F-PPP.

Sejumlah fungsionaris PPP yang mendukung keberadaan F-PPP itu di antaranya Ketua DPP PPP Rusdi Hanafi, Wasekjen Somali A. Malik, Wasekjen Usamah Al Hadar serta Sekjen Angkatan Muda Kabah Joko Purwanto.

Suryadharma mengibaratkan dinamika internal yang kini ada dalam PPP sebagai sebuah keluarga. Dalam suatu keluarga, ujarnya, kadangkala seorang anak patuh pada kedua orang tuanya dan ada pula yang tidak patuh. "Dalam agama Islam, anak yang tidak patuh harus diberi hukuman," ujarnya.

Dalam acara Istighotsah Kubro yang diikuti ribuan kader PPP, dihadiri pula oleh segenap jajaran fungsionaris PPP, seperti Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz. Tampak hadir pula Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Hatta Rajasa dalam acara itu.

SBY: Tolak Kapitalisme Rambut Hitam


Kupang, Kompas. Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menolak dominasi asing dalam perekonomian di Indonesia sejalan dengan penolakannya terhadap dominasi dalam negeri yang tidak memberi rasa keadilan bagi semua. Kemandirian bangsa tetap harus dibangun dalam rangka kerja sama dengan negara lain.

”Kita tidak suka kapitalisme global yang sering mendominasi. Kita juga tidak mengharapkan ada kapitalisme rambut hitam yang mendominasi perekonomian di negeri sendiri. Ini penting agar perekonomian kita lebih adil dan merata,” ujar SBY dalam kampanye di GOR Flobamora, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (14/6).

Penolakan SBY terhadap kapitalisme global dan kapitalisme rambut hitam disampaikan saat berujar tentang kemandirian bangsa yang bebas dari dominasi asing. Dominasi asing, menurut SBY, perlu dibedakan dengan kerja sama dengan pihak asing.

Menurutnya, kemandirian bangsa bisa dibangun tanpa harus mengisolasi diri. SBY juga menilai keliru pihak yang menyebut menghindari dan mencegah dominasi asing dengan tidak menjalin kerja sama antarbangsa dan melupakan dunia.

Sebelum berkampanye di GOR Flobamora, SBY didampingi Ny Ani Yudhoyono dan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono, berkeliling Pasar Naikoten, Kupang.

Petinggi partai politik mitra koalisi yang menyertainya juga tidak terlihat peranannya. Mereka berkerumun di tempat teduh menghindari kerumunan.

Pada bagian lain kampanyenya, Yudhoyono juga meminta para dokter, perawat, dan bidan supaya tidak membedakan pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat dengan pasien umum.

Adapun di Magelang, Jawa Tengah, calon wakil presiden Boediono mengunjungi Studio Mendut di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Di tempat ini dia menyaksikan pentas dan memperdalam pemahaman tentang kesenian, bidang yang selama ini tidak pernah disebut-sebut dalam visi-misi ketiga pasang capres-cawapres 2009.

Boediono juga bertemu dengan wakil perajin dan pengusaha di Yogyakarta yang memintanya benar-benar memerhatikan nasib perajin dan pengusaha di daerah.

Kamis, 11 Juni 2009

PKS: Menag Mencla-mencle ONH Naik


INILAH.COM, Jakarta. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1430/2009 bakal naik. FPKS pun memprotes rencana yang akan dijalankan Menag Maftuh Basyuni. Maftuh dinilai tidak konsisten dan mencla-mencle soal ongkos naik haji (ONH).

"Saya masih ingat betul pada bulan Mei lalu Menteri Agama, Pak Maftuh, berjanji akan berusaha menekan BPIH tahun 2009 agar tidak naik. Namun tiba-tiba ia menyatakan ke media akan menaikkan ongkos haji. Ini namanya mencla-mencle," cetus anggota FPKS DH Al Yusni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu )10/6).

Ketua Komisi VIII DPR ini menuturkan, Maftuh siap menggunakan biaya bunga tabungan calon haji agar BPIH tahun ini sama dengan tahun lalu. Maftuh berencana akan menaikkan ongkos haji sebesar US$ 84.

Menurut Al Yusni, FPKS menganggap ongkos haji itu masih bisa ditekan. Dengan cara meninjau kembali kurs dolar yang cenderung melemah pada kisaran Rp 10 ribu, melakukan subsidi dengan menggunakan dana dari jasa giro yang jumlahnya Rp 500 miliar, dan menegosiasi ulang biaya penerbangan. Depag harus peka terhadap protes LSM terkait beberapa komponen BPIH, seperti komponen katering Armina dan pemondokan yang dinilai terlalu mahal.

"Seharunya Menag tidak menebar janji kalau memang tidak memiliki data-data dan perhitungan yang valid. Sebaiknya Menag hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Tidak asal bunyi," ujar Al Yusni.

Bila Depag tetap keras kepala menaikkan BPIH tahun ini, sambung dia, maka FPKS akan bertindak tegas. Depag harus menjelaskan kepada publik, khususnya jamaah haji soal rincian BPIH itu, sehingga BPIH terlihat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kenaikan itu bukan untuk dikorupsi.

"Saya kira jamaah akan memakluminya. Mereka hanya ingin agar bisa salat 5 waktu di Masjidil Haram di Armina lancar, bisa Arbain di Madinah. Itu suara dari bawah,” pungkasnya.

Walikota Depok: Tak Perlu Ada Perda Khusus Jajanan


DEPOK. Keberadaan peraturan daerah (perda) tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan dijual di kantin sekolah tidak menjamin hilangnya praktik-praktik ilegal penambahan zat campuran pada makanan anak-anak itu.

Karena itu yang harus dikedepankan adalah penegakan payung hukum yang sudah ada. "Regulasi itu sudah ada, baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan menteri. Yang perlu adalah penegakan hukumnya," ujar Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail di Depok, Jawa Barat, Kamis (11/6/2009).

Lontaran Nurmahmudi merupakan respons atas wacana perlunya dibuat perda khusus tentang jajanan di sekolah lantaran maraknya praktik penambahan bahan tambahan makanan yang berbahaya dalam jajanan sekolah.

Nurmahmudi menjelaskan, Menteri Kesehatan pada tahun 1987 telah mengeluarkan peraturan tentang bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai bahan makanan tambahan. Karena itu, pemerintah tinggal melakukan pembinaan kepada produsen maupun konsumen.

Yang menjadi tantangan, tambah Nurmahmudi, adalah melakukan pengawasan terhadap para produsen. Jika industri makanan tersebut legal, dalam artian alamat pabriknya jelas dan memiliki izin usaha, maka pemerintah bisa dengan mudah melakukan pembinaan. "Yang jadi masalah kalau produk itu tidak berlabel, tidak beralamat, maka perlu kerja keras dari berbagai pihak," katanya.

Ke depannya, Nurmahmudi berjanji pemeriksaan jajanan di Depok tidak hanya terbatas pada jajanan anak SD saja. Tapi juga akan merambah kantin-kantin di perkantoran. "Untuk sementara kita pilih anak SD karena ini bagian dari upaya menyelamatkan generasi ke depan," jelasnya.

Dinas Kesehatan Depok beberapa hari lalu melakukan pengambilan sampel jajanan ke 30 kantin SD di Kota Depok. Hasilnya 30 persen sampel positif mengandung boraks, 16 persen mengandung formalin, tiga persen mengandung siklamat, metanil yellow, dan rodamin. Untuk bahan boraks umumnya ditemukan pada produk krupuk putih, bakso, dan nuggets.

Sementara zat formalin ditemukan pada nugget dan mie. Zat siklamat yang jumlahnya melebihi takaran ada pada produk es sirup dan es mambo. Untuk zat metanil yellow (pewarna kuning) dan rodamin (pewarna merah) atau yang lebih dikenal sebagai pewarna tekstil ditemukan pada permen karet.


Sumber: http://pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7487