jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 18 Mei 2009

PKS Sabar Tunggu Hasil Pertemuan Hilmi-SBY


JAKARTA, KOMPAS.com. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera M Anis Matta mengungkapkan bahwa sampai saat ini, PKS masih bersabar menanti hasil keputusan pertemuan antara Ketua Majelis Syuro PKS Ustad Hilmi Aminudin dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertemuan yang direncanakan sore atau malam hari nanti, akan menentukan langkah PKS apakah tetap berada dalam koalisi atau memutuskan alternatif lain.

"Alternatif lain itu bisa bergabung dengan yang sudah ada atau membentuk blok baru," ujar Anis Matta di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (14/5).

Menurut Anis, model komunikasi politik yang tidak mengajak bicara mitra koalisi yang dilakukan SBY memang mengecewakan.

"Bukan soal figur atau tokohnya, tetapi mestinya diajak bicara dulu, dan kita tahu tidak bisa memaksakan figur pada SBY," ujarnya.

Menurut Anis, SBY sendiri sering mengharapkan adanya kebersamaan yang indah. Namun, mengapa langkah yang diambilnya tidak memperlihatkan kesantunan seperti yang diharapkannya itu.

Tiga Parpol Sempat Bicarakan Poros Alternatif


Jakarta, RMonline. Apabila SBY masih keukeuh mangambil Boediono sebagai cawapres, maka akan ada perkembangan terbaru, dimana parpol pendukung SBY akan beralih ke PDIP atau Golkar, dan memunculkan nama baru atau membentuk koalisi alternatif.

“Ada usulan ke arah tersebut dan ada opsi yang berkembang. Namun, kita belum membicarakan sampai sejauh itu,” kata Sekjen PKS Anis Matta, di Hotel Nikko, Selasa (12/5).

Ia juga menyebutkan sampai saat ini parpol pendukung SBY seperti PAN, PKS dan PPP, belum menandatangani kontrak politik sama sekali. Oleh karenanya, kemungkinan tersebut masih terbuka lebar

“Kita lihat perkembangan satu dua hari, mudah-mudahan Cikeas mendengar dengan baik hasil pertemuan ini,” tegas Anis.

Boediono Datang, Koalisi SBY Bubar

INILAH.COM, Jakarta. Blok Cikeas kini di ambang kehancuran. Menyodoknya nama Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres SBY jadi pemicu tercerai-berainya koalisi yang dimotori Partai Demokrat ini. Inikah isyarat terjungkalnya SBY dalam Pilpres mendatang?

Jika benar pilihan calon wakil presiden SBY adalah Boediono, mungkin inilah kisah buruk tentang ambisi SBY mempertahankan kursi kepresidenan yang telah dikenyamnya selama satu periode. Betapa tidak? Belum sermpat nama Boediono diumumkan secara resmi, namun resistensinya sudah keras.

Bahkan resistensi itu muncul dari kalangan peserta koalisi. Sedikitnya, empat partai politik yang terang-terang menolak figur Boediono, yaitu PKS, PAN, PPP, dan PKB.

“Makanya di sini kami berkumpul, mungkin juga nanti akan menghubungi Gerindra. Seandainya (Boediono) ini tetap dipaksakan sebelum ada pembicaraan bersama,” kata Sekjen PKS Anis Matta yang didampingi empat perwakilan partai politik peserta koalisi seperti PAN, PPP, dan PKB di gedung DPR, Selasa (12/5).

Lebih dari itu, Mahfudz Siddiq, ketua Fraksi PKS justru mengancam, jika tidak ada klrafikasi perihal nama Boediono oleh Tim 9 Partai Demokrat, pihaknya akan keluar dari koalisi Partai Demokrat. “Kalau tidak direspons oleh tim 9 PD, kita akan melakukan langkah-langkah politik,” tandasnya.

Lebih dari itu, empat partai politik yang terdiri PKS (59 kursi), PAN (42 kursi), PPP (39 kursi), dan PKB (26 kursi) jika digabung sebanyak 192 kursi atau sekitar 34% suara sah nasional. Kondisi ini memancing empat partai politik tersebut untuk membuat poros alternatif. “Hitung-hitungan kita, kemungkinan bisa menggarap poros alternatif,” kata Zulkifli.

Reaksi yang mulanya muncul dari PKS ini sepertinya ditangkap juga oleh partai politik peserta koalisi lainnya. Ini tidak terlepas dari informasi perihal kuatnya nama Boediono sebagai cawapres SBY. Padahal, harapan partai peserta koalisi, cawapres SBY dipilih dari kalangan partai politik peserta koalisi. Apalagi, partai politik telah menyodorkan nama-nama cawapres mulai dari Hatta Rajasa, Hidayat Nur Wahid, dan Muhaimin Iskandar.

Kendati demikian, bukan tanpa soal jika SBY memilih cawapres dari kalangan partai politik. Jika pertimbangan cawapres SBY diambil dari partai perolehan suara paling signifikan di antara peserta koalisi lainnya yang jatuh pada PKS, hal itu juga dianggap riskan.

“Jika PKS cawapres SBY, jelas akan mendapat penolakan dari peserta koalisi lainnya seperti PKB, PPP, dan PAN. Jadi pilihan Boediono didasari pertimbangan akomodatif,” ujar staf pengajar UI Boni Hargens dalam diskusi Forum Intelegensia Bebas, di Jakarta, Selasa (12/5).

Namun bagi Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, pilihan Boediono sebagai cawapres SBY bukanlah pilihan yang bebas nilai. Menurut dia, pertimbangan dukungan internasional menjadi salah satu pertimbangan SBY memilih figur Boediono.

“Boediono bukan bebas nilai, karena pilihan Boediono dengan pertimbangan nilai internasional (Neoliberal),” ujarnya.

Secara terpisah, Wakli Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok merespons santai ancaman peserta koalisi Blok Ciekas tersebut. Justru Mubarok menegaskan, dengan adanya protes-protes tersebut akan memudahkan pengambilan kebijakan. “Itu malah menjadi sinyal bagus bagi penentu kebijakan,” tegasnya.

Ia menjawab dilpomatis ketika ditanya tentang maksud sinyal bagus. “Pokoknya bagus, bisa juga untuk memilih cawapres SBY,” katanya yang menegaskan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi perihal Boediono sebagai cawapres SBY.

Menurut Mubarok, pihaknya sama sekali tidak khawatir dengan protes partai peserta koalisi dengan Partai Demokrat. Menurut dia itu hal wajar dalam politik yang selalu dinamis dari menit ke menit. “Nanti juga akan ada dialog,” katanya tanpa merinci kapan dialog tersebut digelar.

PAN, PPP, PKS, dan PKB Akan Bentuk Poros Alternatif


Liputan6.com, Jakarta. Menyikapi koalisi yang tengah diusung Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana nama Boediono disebut sebagai calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono, empat partai yang telah terlebih dulu merajut koalisi dengan Demokrat menjajaki poros alternatif.

Empat partai itu yakni Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkita Bagnsa. Keempat partai ini akan menggandeng Partai Gerindra. Poros alternatif siap digulirkan apabila Demokrat tidak memenuhi aspirasi. Besok dijadwalkan koalisi dari empat partai ini dijadwalkan bertemu dengan tim dari Demokrat.

Pertemuan Koalisi Penolak Boediono Dimotori PKS


JAKARTA. Pertemuan sembilan tokoh dari empat partai politik yang digadangkan merapat ke barisan Susilo Bambang Yudhoyono diakui Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dimotori oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Siapa tuan rumah pertemuan ini, Pak?" cecar wartawan kepada Zulkifli Hasan saat turun dari lantai 15 Hotel Nikko, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2009).

"Tuan rumahnya PKS," jawabnya singkat.

Saat disinggung apakah pembahasan pertemuan ini adalah reaksi dari kabar SBY menggandeng Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai pendamping untuk maju dalam kancah pemilihan presiden 2009, ditepis Zulkifli. "Tidak ada, hanya diskusi tentang perkembangan mutakhir," kata dia.

Zulkifli pun menambahkan ini hanya sebuah pertemuan biasa saja. Ditambahkan, pertemuan pun belum dimulai karena menunggu satu orang lagi yang belum hadir.

Siapakah itu? Zulkifli tidak menjawabnya. (nov)


Sumber: smsplus.blogspot.com

Tifatul Sembiring Kecewa PKS Tak Diajak Diskusi


Liputan6.com, Jakarta. Disebut-sebutnya nama Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon pendamping Susilo Bambang Yudhoyono mengundang reaksi partai politik yang telah berkoalisi dengan Partai Demokrat. Rencana penunjukan Budiono dipertanyakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, di Jakarta, Selasa (12/5).

Tifatul kecewa lantaran partainya tak diajak berdiskusi dan cuma diberitahu soal rencana penunjukan itu. Sebelum mengumumkan nama calon wakil presiden, Tifatul berharap Yudhoyono mempertimbangkan lagi usulan PKS untuk memilih calon yang mewakili umat. Hal itu mengingat keterwakilan partai pengusung yang sebagian besar adalah partai religius.

PKS disebut-sebut mengusulkan tiga nama yaitu Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al-Jufri. Tapi bila benar Yudhoyono memilih Boediono, Tifatul mengatakan hal itu tak mengganggu koalisi PKS dan Demokrat.

Kamis, 14 Mei 2009

Dalam Memutuskan Cawapres Ada Tata Kramanya


Jakarta, RMonline. Sekjen PKS Anis Matta mengaku menyesalkan tindakan yang dilakukan SBY dan Demokrat, yang memilih Boediono sebagai cawapres secara sepihak tanpa melibatkan partai pendukung.

“Pola pengmbilan keputusan itu merupakan masalah besar karena tidak ada pembahasan ataupun mengajak partai-partai koalisinya. Kita tidak tahu landasan apa yang diambil SBY,” tegas Anis, di Hotel Nikko, malam ini.

Anggota DPR dari PKS ini juga menyesalkan bahwa SBY telah melakukan kebohongan, dimana dari lima kriteria yang disampaikan SBY untuk capres ternyata dilanggar sendiri oleh SBY.

Menurut Anis, cawapres harus bisa diterima dan harus memperkokoh koalisi.

“Kriteria yang disebutkan SBY bertolak belakang, dan kedepan tidak bisa dibangun atau memperkokoh koalisi bila diambil keputusan sepihak,” lanjut Anis.

Oleh karenanya, perlu ada perbaikan komunikasi antara SBY-Demokrat dan parpol pendukung. Sebab ini menyangkut masalah bangsa, kepentingan besar dan punya implikasi sangat luas.

“Sebagai contoh PKS sebagai partai Islam harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pada konstituennya,” tambahnya.

Sementara hal yang sama disampaikan oleh politisi dari PAN, M Najib. Menurutnya, tata krama dalam pengambilan keputusan terutama cawapres, harus melibatkan seluruh parpol yang berkoalisi.

“Tata krama, komunikasi politik sebaiknya dilakukan secara equal dengan partai pendukung. Ini menyangkut harga diri partai dan kita akan membawa gerbong yang panjang. Kalau ini tidaik dilakukan maka mesin politik tidak akan jalan,” tegasnya.

PKS Siap Damaikan Mega-SBY


JAKARTA, KOMPAS.com. Partai Keadilan Sejahtera siap menjadi mediator bagi Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini tengah berupaya menjalin tali silaturahim politik.

"Saya siap mengislahkan keduanya, free charge, enggak bayar. Tapi, patuhi juga step-step-nya, supaya masyarakat tidak bingung, kemarin bertengkar hebat, sekarang tahu-tahu mau kawin ini, kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi," terang Ketua PKS Tifatul Sembiring saat ditemui di Kantor Dakwah PKS, Jakarta, Selasa (12/5).

PKS sendiri, tegas dia, tidak merasa keberatan jika Demokrat yang notabene adalah partai koalisi PKS menjalin komunikasi politik dengan PDI-P. Sebelumnya, hasil pemilihan umum legislatif menciptakan polarisasi dua kubu. PKS berada satu kubu dengan Demokrat, sementara PDI-P berada di kubu seberang dalam koalisi yang disebut koalisi besar. Belakangan peta koalisi menjadi runyam menyusul deklarasi Jusuf Kalla-Wiranto sebagai capres dan cawapres, serta komunikasi politik yang dilakukan Demokrat ke PDI-P.

Ia menilai langkah yang diambil Demokrat baru sebatas penjajakan. "Saya sering memberikan perumpanan dua tetangga tidak bertegur sapa selama 5 tahun, tiba-tiba tetangga satu mengajak kawin. Inikan satu hal yang mengagetkan," kata dia.

"Nah ini mungkin shake hand dulu, salaman dulu, kemudian minum-minum teh sambil membahas masalah negara," tambah dia.

Parpol Pendukung SBY Kumpul di DPR

Sejumlah anggota DPR yang juga fungsionaris PAN, PKS, PPP, dan PKB, menggelar pertemuan di Gedung DPR RI Jakarta, guna menyikapi rencana keputusan capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menggandeng Gubernur BI Boediono, sebagai cawapresnya di pilpres mendatang.

Pertemuan yang digelar di salah satu ruangan Fraksi PKS di Gedung DPR Jakarta, Selasa (12/5), itu diikuti oleh Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin, Ketua Fraksi yang juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPP PAN M Najib serta Wasekjen PKB Imam Nachrowi.

Menurut Mahfudz, pihaknya merasa terkejut dengan adanya kepastian nama Boediono menjadi bakal cawapres SBY yang didengarnya pada Senin lalu (11/5).

"Kami terkejut dengan informasi itu karena tidak ada pembahasan sebelumnya," ujarnya.

Demikian pula dengan wacana koalisi partai Demokrat dengan PDIP, menurut dia, kalangan parpol yang telah menjalin koalisi dengan Demokrat itu juga tidak mendapat informasi yang utuh.

"Kita dapatkan informasi itu justru dari media dan jalanan. Koalisi macam apa itu? Juga soal apakah Boediono diajukan oleh PDIP," katanya.

Menurut Mahfudz, kondisi itu merupakan hambatan bagi arah koalisi yang baru saja dibangun bersama karena sejak awal SBY telah membicarakan format koalisi yang diinginkannya serta aturan main yang jelas melalui kontrak politik atas dasar kesamaan platform.

Sementara Anis Matta menegaskan bahwa pihaknya juga sudah mendapat undangan deklarasi koalisi pada 15 Mei mendatang meski masalah ini belum jelas.

Karenanya, dari pertemuan kali ini PKS bersama partai-partai politik pendukung SBY lainnya merasa perlu mengusung satu sikap apabila putusan soal cawapres itu terus dipaksakan tanpa berbicara dengan anggota koalisi lainnya.

"Sebenarnya kombinasi antara Islam dengan nasionalis itu cukup bagus untuk memimpin negara ini. Kombinasi ini bisa menyatukan perbedaan dan juga meningkatkan elektabilitas. Tapi kemudian tiba-tiba muncul hal seperti ini dan karenanya kami ingin menyusun sikap bersama," ujarnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Imam Nachrowi yang mengingatkan agar partai-partai anggota koalisi diajak berbicara sebelum keputusan diambil. PKB, ujarnya, menghendaki adanya hubungan yang harmonis sebelum pilpres.

"Sebelum pilpres saja sudah seperti itu apalagi nanti. Karenanya kami inginkan adanya komunikasi sebelum deklarasi," ujarnya.

Sementara Lukman Hakim mengatakan bahwa masalah cawapres merupakan kewenangan capres. Namun demikian, PPP telah tegas mengusulkan agar cawapres itu sebaiknya berasal dari kalangan parpol dan mempunyai akses yang baik ke parpol.

"Dengan masuknya nama Boediono ini, jangankan kami, konstituen juga banyak yang bertanya-tanya soal dasar pertimbangannya. Jadi alangkah baiknya jika SBY menjelaskan ini dan bisa jadi ini adalah isu yang tidak benar," ujarnya.

Sedangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pertemuan mereka itu akan segera ditindak lanjuti dengan pertemuan lanjutan tingkat ketua umum parpol pendukung koalisi.


Sumber: smsplus.blogspot.com

Tifatul: PKS Partai yang Setia


JAKARTA, KOMPAS.com. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang setia. Semenjak dulu masih berkomitmen untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju ke bangku kepresidenan. Demikian yang dikatakan Tifatul Sembiring, Presiden PKS, yang ditemui di Gedung Dakwah PKS, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menerangkan, walaupun nasib partainya masih digantung oleh SBY, PKS belum mengambil tindakan untuk meninggalkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. "Opsi untuk mendukung JK-Win memang ada, tapi itu baru sekadar opsi. Belum ada pembahasan lebih lanjut karena belum ada kata putus dengan SBY," terang dia.

Selanjutnya, Tifatul mengatakan, pihaknya telah melayangkan undangan yang meminta SBY untuk melakukan pembicaraan dengan PKS terkait masalah pencalonan Boediono sebagai cawapres. "Kita ingin mendapatkan penjelasan langsung dari SBY, tidak ingin lewat perantara-perantara. Ditanya apa alasan SBY itu, baru bisa menentukan langkah. Kalau diibaratkan suami akan menanyakan dulu kepada istrinya, enggak mungkin kalau salah satu langsung mengepak koper. Bisa kacau nasib anak-anak nanti," katanya.

Setelah didapat hasil pembicaraan antara SBY dan PKS, langkah selanjutnya baru akan ditentukan. "Yang pasti kita tidak akan jomblo," tandas Tifatul.