PKS Ajukan Kontrak Islami

JAKARTA. Tim 5 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan Tim 9 Partai Demokrat (PD) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (28/4) petang. Dalam pertemuan yang merupakan kesepakatan bersama tersebut, PKS menyampaikan draf piagam kerja sama koalisi kepada Tim 9 PD.

PKS mengedepankan pokok-pokok pikiran Islami untuk dijadikan sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek kebangsaan dan kenegaraan.

”Baik untuk kerja sama di eksekutif maupun legislatif,” ujar Presiden PKS yang juga Ketua Tim 5, Tifatul Sembiring, kepada Republika, Selasa (28/4), usai pertemuan.

Dia menuturkan, PKS menginginkan koalisi politik yang bisa mendukung semangat pencarian solusi masalah-masalah kebangsaan dengan pendekatan Islam. ”Bahasanya, koalisi tidak menghalangi pengambilan solusi-solusi Islami sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah bangsa,” imbuh Tifatul.

Dalam piagam, lanjutnya, juga disebutkan agar tidak ada upaya menghalang-halangi atau memberikan kebebasan dalam berdakwah untuk perbaikan moral bangsa. Masalah moral bangsa yang dimaksudkan Tifatul, yaitu peredaran narkoba, praktik prostitusi, perjudian, dan penyebaran alkohol yang tidak terkontrol.

Tifatul tak menampik jika semangat pencarian solusi Islami tersebut juga perlu diperjuangkan dalam penyusunan konstitusi negara. ”Intinya tidak menghalangi alternatif-alternatif solusi Islam untuk masalah-masalah kebangsaan.”

Kecuali masalah domestik, PKS juga mengajukan usulan kesepakatan dalam keaktifan peran luar negeri Indonesia di wilayah regional dan internasional. Masalah penguatan kerja sama Asean, Asia, dan perdamaian konflik di Timur Tengah menjadi bidikan utama proposal politik PKS.

Khusus untuk isu perdamaian di Timur Tengah, PKS ingin ada kesepakatan anggota koalisi guna mempercepat kemerdekaan Palestina. ”Palestina kan tempat lahirnya Imam Syafii, perjuangan untuk kemerdekaan Palestina tentu harus pula mendapatkan dukungan,” imbuh Tifatul.

Dia menambahkan, piagam kerja sama koalisi PKS akan dipelajari Tim 9 PD. Dalam satu-dua hari ke depan, Tim 9 berjanji akan memberikan tanggapan atau penawaran-penawaran kontrak politik untuk perwujudan koalisi.

Serahkan cawapres
PKS juga telah mengantarkan nama-nama kandidat cawapres mereka ke SBY. ”Tadi (Selasa–Red) sudah ada dari unsur majelis syura yang mengantarkan kandidat cawapres PKS ke kediaman Pak SBY di Cikeas,” ujar Tifatul. Ia menolak menyebutkan cawapres yang diajukan PKS kepada SBY.

Sumber Republika di lingkungan PKS mengungkapkan, putusan majelis syura terkait cawapres adalah pengajuan tiga nama kandidat, yaitu Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al Jufri.

Hidayat siap
Sementara itu, Hidayat Nur Wahid memberikan sinyal kesediaannya untuk diduetkan dengan SBY. Menanggapi pertanyaan wartawan, Hidayat menunjukkan kesiapannya untuk mendampingi SBY. ”Kini, saya siap memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Hidayat di sela-sela Pembukaan Kongres Musyawarah Nasional (Munas) Forum Zakat (FOZ) di Surabaya, Selasa (28/4).

Hidayat menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) kepada SBY. ”Sampai sekarang saya tetap menghormati hak SBY.”

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, mengatakan, SBY perlu didukung oleh figur bakal calon wakil presiden yang bersih. ”SBY harus di-back up (didukung–Red) oleh figur yang bersih dan konsisten dalam perjuangan untuk memberantas korupsi,” kata dia.

Yon Machmudi mengakui, Mensesneg Hatta Radjasa yang merupakan tokoh PAN akan menjadi pesaing berat Hidayat. ”Namun, peluang Hatta tergantung dari kesolidan PAN dalam mengajukannya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena, perolehan kursi di DPR 2009 oleh PKS dan PAN akan menentukan kecondongan SBY,” katanya. (Republika.online; Rabu, 29 April 2009)

Mengapa Takut pada PKS ?

Sebuah acara talk show di stasiun televisi berlangsung seru pasca Pemilu yang baru berlalu di Indonesia. Para pembicara berasal dari partai-partai besar peraih suara terbanyak: Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang tampil sebagai pemenang pemilu, Sumarsono (Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang sempat shock karena tergeser ke ranking kedua), dan Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menempuh jalan oposisi). Narasumber keempat adalah seorang anak muda, doktor bidang teknik industry lulusan Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Mohammad Sohibul Iman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai debat panas, Kumolo mendekati Iman dan berbisik: “Mas, bagaimana sikap teman-teman PKS terhadap PDIP? Posisi Hidayat Nur Wahid cukup berpengaruh di kalangan PDIP, dia menempati ranking kedua untuk mendampingi Ibu Mega.” Perbincangan intim itu tak pernah dilansir media manapun, meski publik mencatat Hidayat pernah diundang khusus dalam acara rapat kerja yang dihadiri pengurus dan kader PDIP se-Indonesia. Dua pekan setelah Pemilu, DPD PDIP Sulawesi Utara, yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih mengusulkan lima calon wakil presiden yang layak mendampingi Mega, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, Prabowo Subianto, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Surya Paloh (Republika, 21/4). Itu bukti kedekatan partai nasionalis sekuler dengan Islam, lalu mengapa selepas pemilu yang aman dan lancar, tersebar rumor sistematik bahwa partai Islam radikal (PKS) menjadi ancaman keutuhan nasional Indonesia?

Partai Demokrat dan PKS sekali lagi membuat kejutan. Dalam Pemilu 2004, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina itu, hanya menempati urutan kelima dengan perolehan suara 7,5%. Sekarang mereka menempati tempat teratas dengan raihan suara lebih dari 20,6% menurut perhitungan suara sementara. Sementara PKS yang menempati ranking keenam pada Pemilu 2004 dengan suara 7,3% memang tak bertambah secara drastis, diperkirakan hanya meraih 8,2% suara, menurut tabulasi sementara Komisi Pemilihan Umum. Tapi, PKS dengan posisi keempat dalam pentas nasional menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia. Inilah yang menjadi sumber kontroversi bagi sebagian pengamat Barat.

Bila kemenangan Partai Demokrat disambut meriah oleh media Barat, sehingga majalah Time berencana untuk memasukkan sosok SBY sebagai satu di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka kemunculan PKS dinilai negatif oleh penulis semisal Sadanand Dhume. Dalam Wall Street Journal Asia (15/4), Dhume menyatakan: “The most dramatic example of political Islam’s diminished appeal is the tepid performance of the Prosperous Justice Party (PKS), Indonesia’s version of the Muslim Brotherhood. PKS seeks to order society and the state according to the medieval precepts enshrined in shariah law.” Pandangan serupa diungkapkan Sara Webb dan Sunanda Creagh yang mengutip kekhawatiran pengusaha keturunan Cina, Sofjan Wanandi dan pengamat beraliran Muslim liberal, Muhammad Guntur Romli (Reuters, 26/4).

Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berkata terus terang: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.” Sedangkan, Romli menegaskan: “PKS have a conservative ideology but are portraying themselves as open and moderate because they are also pragmatic.” Kesangsian Wanandi dan Romli justru menimbulkan pertanyaan, karena mereka mungkin sudah membaca Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dikeluarkan PKS setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Buku setebal 650 halaman itu menjelaskan segala langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Indonesia. Tak ada sedikitpun disebut ide Negara teokratis atau diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyediakan waktu khusus untuk menyimak platform PKS setebal 4,5 centimeter itu dan berkomentar, “Isinya cukup komprehensif seperti Garis-garis Besar Haluan Negara atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan Negara modern.” Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai inisiatif PKS merupakan tradisi baru dalam dunia politik agar setiap partai menjelaskan agendanya ke hadapan publik secara transparan dan bertanggung-jawab. Sementara Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri, memberikan apresiasi khusus karena PKS berani melakukan obyektivikasi terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Siapa yang harus kita percaya saat ini, pengusaha dan pengamat yang gelisah karena kepentingan pribadinya mungkin terhambat atau menteri dan pakar yang menginginkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan di masa datang?

Kehadiran partai Islam memang kerap memancing perhatian, tak hanya di Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang secara harfiyah menyebut diri berideologi sekuler ternyata masih dicap sebagai kelanjutan dari partai fundamentalis Islam. Gerakan Hamas yang secara patriotik membuktikan diri berjuang sepenuhnya untuk kemerdekaaan nasional Palestina disalahpersepsikan sebagai ancaman perdamaian dunia. Perhatian publik semakin kritis setelah partai Islam berhasil memenangkan pemilu yang demokratis, dan berpeluang menjalankan pemerintahan. Stereotipe buruk kemudian disebarkan untuk menggambarkan partai Islam seperti virus flu yang berbahaya, dengan merujuk pengalaman di Aljazair, Sudan atau Pakistan.

Tapi, semua insinuasi itu tak berlaku di Indonesia karena partai Islam dan organisasi sosial-politik Islam yang lebih luas telah berurat-akar dalam sejarah dan memberi kontribusi kongkrit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya orang bodoh yang tak tahu bahwa: organisasi modern yang pertama lahir di Indonesia adalah Serikat Dagang Islam (1905), partai politik yang pertama berdiri dan bersikap nonkooperasi terhadap penjajah Belanda adalah Syarikat Islam (1911), organisasi pemuda yang mendorong pertemuan lintas etnik dan daerah ialah Jong Islamienten Bond hingga terselenggaranya Sumpah Pemuda (1928), mayoritas perumus konstitusi dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945) adalah tokoh Islam, dan penyelamat Negara kesatuan Indonesia dari ancaman komunisme (1966) adalah organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim nasionalis. Kekuatan Islam juga sangat berperan dalam mengusung gerakan reformasi di tahun 1998, tanpa meremehkan peran kelompok agama/ideologi lain.

Tak ada yang perlu ditakuti dari kiprah Partai Islam di masa lalu dan masa akan datang, termasuk dalam membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Partai Islam memiliki agenda yang jelas untuk memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga semangat “jihad” yang sering disalahtafsirkan itu, dalam konteks Indonesia modern bisa bermakna: perang melawan korupsi, kemiskinan dan pengangguran. Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Partai Islam tak hanya mampu meraih dukungan yang cukup luas dalam pemilu, bahkan tokoh-tokohnya yang berusia relatif muda mulai mendapat kepercayaan pemilih. Exit poll yang digelar Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pasangan Yudhoyono-Hidayat meraih suara 20,8 persen, mengungguli Yudhoyono-Jusuf Kalla yang meraih 16,3 persen, dan Yudhoyono-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden. Jika fakta elektabilitas yang tinggi ini masih diingkari, maka kecurigaan terhadap Partai Islam sungguh tak berdasar dan melawan kehendak rakyat yang menjadi inti demokrasi.

Oleh:
Sapto Waluyo (Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)
Center for Indonesian Reform (CIR), Gedung PP Plaza Lantai 3, Jalan TB Simatupang No. 57, Jakarta Timur Email: sapto.waluyo@gmail.com

(dipublikasikan di www.eramuslim.com pada hari Rabu, 29/04/2009 14:08 WIB)

Remaja Masjid Dukung HNW Cawapres SBY

Jakarta, RMonline. Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) memberikan dukungan kepada Hidayat Nur Wahid menjadi cawapres SBY pada Pemilu Presiden 2009.

Hal itu dikatakan Komandan Nasional Brigade BKPRMI Said Aldi Al Idrus ketika bertemu HNW yang juga Ketua MPR, di gedung DPR, Rabu (29/4).

"Brigade Masjid sebenarnya mendukung HNW sebagai capres. Namun, karena Majelis Syuro PKS menetapkannya sebagai cawapres, ya kita dukung penuh," katanya.

Atas dukungan itu, Hidayat menyampaikan penghargaan dan terima kasih. "Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respons dari beliau (SBY)," tandas Hidayat.

Demokrat-PKS Sudah Solid

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sejumlah partai politik menyelesaikan pertemuan nasionalnya sepanjang pekan lalu, peta koalisi memperlihatkan keseimbangan baru. Partai Demokrat yang telah ”bercerai” dengan Partai Golkar memperlihatkan arah koalisi yang lebih jelas dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Meski demikian, hal itu tidak serta-merta membuat PKS mendapatkan keistimewaan untuk mengisi posisi calon wakil presiden. ”Semua diserahkan sepenuhnya kepada SBY,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers seusai Rapimnas II Partai Demokrat di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/4).

PKS kemarin telah memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan itu dikeluarkan dalam Musyawarah Majelis Syura XI di Jakarta.

Namun, untuk calon wapres, PKS akan menyampaikannya dalam amplop tertutup kepada Yudhoyono. ”Dengan mempertimbangkan etika dan kesantunan politik,” sebut Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin.

Dengan demikian, koalisi Demokrat, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah semakin jelas. Di kubu ”seberang”, PDI-P, Gerindra, dan Hanura juga sudah menunjukkan sikap yang jelas.

Partai Golkar sampai kini masih gamang. Di satu sisi, Partai Demokrat sudah mengatakan tak mau mengambil kader Golkar sebagai calon wapres, sedangkan jika Golkar berkoalisi dengan PDI-P, keduanya sama-sama mengusung capres.

Semalam, dalam pertemuan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dengan para ketua DPD I, muncul kembali wacana untuk membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.

Partai Amanat Nasional juga belum memutuskan akan bergabung ke kubu mana. Hal itu akan diputuskan dalam Rapimnas pada Senin malam ini. Sejauh ini tokoh PAN, Amien Rais, sudah mewacanakan koalisi PAN dengan Demokrat.

Bulat untuk SBY

Tanpa perdebatan maupun rapat-rapat panjang, Rapimnas Partai Demokrat memutuskan dengan suara bulat Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Yudhoyono diberi kewenangan penuh menetapkan calon wapres dari partai anggota koalisi, atau dari luar. ”Bukan hanya untuk memenangi pilpres, tetapi jika insya Allah terpilih kembali, akan saya lanjutkan tugas memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Yudhoyono.

Yudhoyono minta bantuan dan kebersamaan Demokrat serta teman-teman seperjuangan untuk berjuang dan berkompetisi dengan cara-cara beretika. Untuk penantangnya, ia minta kompetisi dijalankan secara terhormat, sehat, dan kesatria.

Untuk penetapan cawapres itu, Yudhoyono diberi waktu sampai 10 Mei. Ia berjanji, sebelum 10 Mei nama cawapres sudah diputuskannya untuk kemudian didaftarkan ke KPU.

Untuk cawapres, Yudhoyono dalam pembukaan Rapimnas menyebut telah memiliki 19 nama yang diusulkan masyarakat melalui layanan pesan singkat termasuk melalui telepon seluler Ny Ani Yudhoyono.

Menurut Yudhoyono, Demokrat membangun koalisi atas dasar kesamaan platform, arah kebijakan, aturan main, dan kontrak politik. ”Jangan sampai setelah koalisi terbentuk, salah satu atau dua partai melakukan tindakan politik yang bisa menjatuhkan pemerintah,” ujarnya.

Kontrak politik

Hilmi Aminuddin mengatakan, kontrak politik dilandasi kesamaan platform dan disetujui Tim 5 PKS dan Tim 9 Partai Demokrat. Tim 5 PKS yang diketuai Presiden PKS Tifatul Sembiring ditugaskan menindaklanjuti keputusan Majelis Syura. Keputusan itu diambil secara mufakat dalam forum tertutup.

Tifatul mengelak menyebutkan nama yang bakal disampaikan kepada Yudhoyono. Informasi yang beredar, sejumlah kandidat yang kerap disebut sebagai calon wapres adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Aljufri.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyebutkan, sejauh ini tidak ada hambatan komunikasi dengan pihak Partai Demokrat.

Terkait pengajuan calon wapres, akan ada pembicaraan berikutnya jika Yudhoyono ternyata tidak sependapat dengan calon PKS. Sejalan dengan keinginan memperkuat sistem presidensial, PKS sadar bahwa kewenangan memilih calon wakil presiden berada di tangan calon presiden.

Di Teuku Umar, Jakarta, Prabowo Subianto yang namanya diusung untuk menjadi calon wapres oleh 33 DPD PDI-P dalam Rakornas PDI-P Sabtu lalu, kembali menemui Megawati, Minggu.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari komunikasi politik yang intens sebelumnya. ”Semua pertemuan yang diadakan bertujuan menyatukan persamaan dan menghilangkan perbedaan sehingga mudah-mudahan koalisi parpol bisa sama-sama dibentuk,” kata Fadli.


Sumber: smsplus.blogspot.com

Wah, 75% Anggota DPR Tukang Bolos....

Bukan anak sekolah saja yang hobi membolos. Anggota DPR dikabarkan juga punya hobi yang sama. Jumlahnya mencapai 300 orang dari 550 orang yang terdaftar sebagai anggota parlemen dari belasan partai politik.

Praktik membolos ini ada dua macam. Ada yang benar-benar tak setor muka dalam rapat-rapat yang berlangsung di komisi, pleno atau badan kelengkapan DPR lainnya. Ada juga yang "aspal". Namanya tercantum dalam absen atau hadir pada saat pembukaan, tapi terus menghilang entah kemana bahkan pada saat pengambilan suara (voting) dalam rapat-rapat paripurna.

Meski golongan yang pertama pantas disebut kurang ajar, tetapi mereka jauh lebih jantan. Golongan yang terakhir ini jelas lebih menyebalkan: sudah bolos, "korup" pula, sekurang-kurangnya korupsi administrasi.

Tak heran jika gagasan mengumumkan anggota DPR yang gemar membolos beroleh dukungan dari berbagai pihak. Tapi, rupanya, tak semuanya setuju soal penghukuman terhadap anggota DPR yang gemar bolos ini. Salah satunya disuarakan oleh Tjahjo Kumolo dari PDIP."Anggota DPR itu bukan PNS yang selalu dituntut ngantor setiap pagi,'' bela Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip Jawa Pos (22/12).

Sebagai orang-orang yang dipilih oleh rakyat, kata Tjahjo, tanggung jawab terbesar para anggota DPR adalah kepada konstituennya. ''Jadi, nggak semua yang kebetulan tidak datang ke DPR itu malas. Sebagian besar mereka punya alasan yang cukup kuat, mulai menghadiri acara lain sampai harus menemui konstituen,'' beber Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP itu.

Yang tambah menarik, ada juga kecurigaan pengungkapan soal bolos-membolos ini merupakan trik politik untuk menyudutkan pihak tertentu. Dan, sepertinya PDIP-lah yang bakal dijadikan sasaran. Meski jumlah anggotanya yang membolos barangkali tak banyak, tapi melibatkan nama-nama besar yang dekat dengan Megawati. Ini diperkuat dengan adanya pembelaan secara terbuka yang diucapkan Tjahjo tersebut.

Hm, bagaimana menurut Anda?


Sumber: berpolitik.com

HNW dan SSHB Tebar Pesona untuk MSP

Jakarta, myRMnews. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri (MSP) sudah dipatok sebagai capres 2009 PDI Perjuangan.

Sampai detik ini, kubu banteng belum berpikir untuk menggantikan Mega sebagai calon RI-1 nya, meskipun banyak kalangan meragukan kemampuannya.

Sejumlah riset opini publik dari lembaga-lembaga survei dalam dua pekan ini bersaing merilis hasilnya. Analisanya, Megawati tetap menjadi ‘predator’ bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2009.

Popularitas SBY tak luntur meski maju sebagai incumbent. Sedangkan Mega tampil dari figur oposisi yang bisa mengganggu kenyamanan duet SBY dengan JK. Jika pasangan itu dipertahankan, maka suara mereka masih kuat.

Nah, siapa yang akan menjadi cawapres untuk Mega? Inilah yang ditunggu-tunggu banyak orang. RI-2 bagi kubu Banteng akan sangat menentukan masa depan Mega. Popularitas putri Bung Karno itu tak cukup bagi wong cilik saja. Karena itu, cawapres-nya harus bisa “mengangkat” citra Mega untuk kalangan yang lebih luas.

Dalam sepekan ini, myRMnews menggelar poling mengenai siapa figur cawapres yang layak mendampingi Megawati. Hasil sementara ternyata menunjukkan indikator yang cukup populis.

Mantan Presiden PKS yang kini menjadi Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendapat dukungan dari pembaca setia myRMnews sebagai RI-2 untuk Mega. Suaranya cukup tinggi, yaitu 32,8 persen.

Sementara itu, nama kedua yang dianggap layak menjadi cawapres Mega adalah Sri Sultan Hamengkubuwono (SSHB) dengan suarat poling 15,6 persen, disusul nama Prabowo Subijanto dengan 6,2 persen.

Berturut-turut adalah, Akbar Tandjung (5,5 persen); DR. Rizal Ramli (4,1 persen); Din Syamsuddin (2,5 persen); Fadel Muhammad (2,1 persen), Jusuf Kalla dan Wiranto sama (1,4 persen) dan terakhir adalah Pramono Anung (0,9 persen).

Namun, 27, 5 persen lainnya menyatakan bahwa di antara nama-nama itu memang tidak ada yang pantas menjadi Cawapres untuk Megawati Soekarno Putri.

Tugas Sepatu

Yang dialami George W. Bush di Baghdad dalam konferensi pers pamitan kepada rakyat Irak, pekan lalu, memperjelas tugas sepatu. Juga memperluas wawasan masyarakat dunia tentang multifungsi benda bernama sepatu.

Bush telah berjasa melakukan banyak hal di level dunia, langkah raksasa peradaban dan kemanusiaan, terbukti mengangkat derajat sepatu ke tingkat lebih tinggi. Mantan Presiden Amerika Serikat itu bahkan tidak menyadari betapa tinggi prestasinya. Sehingga tatkala sepatu melompat naik derajat, beliau spontan menggerakkan kepalanya ke samping untuk menghindarinya.

Anak turun Nabi Sulaiman yang mampu mendengarkan suara binatang dan isi hati benda-benda melihat kelemahan Bush, yang tradisi hidupnya terlalu intelektual dan materialistik --sehingga tidak memiliki naluri untuk mengakomodasi hajat moral sang sepatu, yang sesungguhnya ingin mencium wajahnya dalam rangka mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepadanya.

Hampir 60 tahun saya menghabiskan waktu tanpa pernah sanggup mengambil keputusan rasional tentang makna sepatu. Sepatu selalu membingungkan saya. Semua kawan saya tahu bahwa belum tentu lima tahun sekali kaki saya bersepatu. Ke kantor tertinggi negara pun saya pakai sandal, karena saya tidak pernah berani memakai sesuatu yang saya tidak benar-benar mengenalinya.

Di masa remaja, ketika pertama saya bersekolah di kota, Pak Guru bilang, "Pakailah sepatu. Bukan sekadar untuk mematuhi peraturan sekolah. Tapi karena sepatu melindungi kakimu dari kotoran, duri, dan barang tajam lainnya." Tapi kalimat berikutnya membingungkan saya: "Sebelum pakai sepatu, pakailah kaus kaki."

"Gunanya untuk apa?" saya bertanya. "Untuk melindungi kakimu dari sepatu," kata Pak Guru. Katanya, kalau kaki saya langsung bergesekan dengan sepatu, bisa luka. "Jadi", saya bertanya lagi, "sepatu itu sebenarnya melindungi atau mengancam kaki saya?"

Pak Guru hanya tersenyum, dan sampai setua ini saya belum pernah memperoleh jawaban: apakah sepatu itu melindungi atau mengancam. Dan terus terang, saya menikmati tiadanya jawaban itu. Sebab ternyata dalam kehidupan ini banyak "sepatu", misalnya pemerintah, negara, lembaga agama, modal, industri, kemajuan, orde-orde, reformasi, demokrasi, organisasi-organisasi, parpol, pemilu pilkada, kelompok, mazhab, dan pengajian.

Serta seribu "makhluk" lain yang hakikatnya persis sepatu: seolah-olah melindungi, tapi ternyata mengancam. Bisa juga kalimat itu disimulasikan: meskipun tampaknya mengancam, sesungguhnya ia melindungi. Terserah Anda.

Sampai akhirnya Bush datang membawa wisdom tentang sepatu. Kebijaksanaan atau kearifan adalah sublimasi dari peta segala ilmu dan pengalaman menjadi suatu tetesan makna. Entah apa muatan hati Bush pada saat ini tentang sepatu. Terserah dia mengambil dari sisi makna yang mana.

Rasulullah Muhammad SAW dilempar dengan batu sampai terluka jidat beliau, bahkan diusir, tatkala berhijrah memasuki Thaif. Beliau tidak marah, tidak membalas, bahkan sowan kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang sama dengan Yesus: "Ya, Tuhan, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan."

Saya tidak membayangkan Bush mengucapkan hal yang sama. Bukan hanya karena konteks persoalannya lain sama sekali. Melainkan juga karena Bush adalah penguasa tertinggi sebuah negara adikuasa. Berbeda dari Muhammad dan Yesus yang bukan presiden, bukan raja, dan bukan penguasa. Muhammad memilih menjadi 'abdan nabiyya: nabi yang rakyat jelata, menolak jadi mulkan nabiyya, nabi yang raja. Juga sangat berbeda peta psikologi antara yang disalib dan yang kesukaannya menyalib.

Bush seorang pemberani. Di Baghdad, ia dipertemukan dengan pemberani yang lain. Semakin modern, semakin pengecut manusia. Semakin rendah pangkat prajurit, semakin panjang tombaknya. Semakin tinggi kependekaran seseorang, semakin pendek senjatanya. Pendekar berani berantem tanpa senjata karena tangannya bisa menjadi senjata melebihi berbagai jenis senjata.

Teknologi modern menyediakan sangat banyak fasilitas untuk kepengecutan. Kita bisa menghindari pertarungan face to face. Bisa melempar rudal dari jarak sangat jauh, bisa menyerang orang tanpa menampakkan wajah. Bisa menulis apa saja di dunia maya tanpa identitas orisinal.

Itu semua kita perlukan dan kita legalisasi dengan pendapat bahwa tradisi carok Madura adalah budaya primitif. Maka, wartawan pelempar sepatu di Baghdad itu sungguh seorang pemberani, seorang yang bermental carok.

Suatu malam di panggung lapangan Kemang Pratama bersama KiaiKanjeng, seorang hadirin melempar sandal ke arah wakil bupati yang duduk di panggung di samping saya. Persis seperti di Baghdad, dua sandal dilemparkan berurutan.

Beberapa detik sebelum jajaran keamanan meringkus si pelempar, prajurit KiaiKanjeng meloncat turun, mengepung mahasiswa pelempar sandal itu, untuk menghindari kemungkinan ia "dihabisi" serta agar kemudian segala sesuatu bisa di-tabayyun-kan di sebuah ruangan.

Saya rangkul sang wakil bupati: "Itulah sebabnya, bapak sampeyan memberi nama Mukhtar yang artinya terpilih. Malam ini, sampeyan terpilih menjadi pemimpin yang paling beruntung. Sangat jarang di muka bumi ini ada pemimpin yang dibukakan kepadanya apa isi hati rakyatnya secara sangat murni dan transparan".

Emha Ainun Nadjib
Budayawan
[Kolom, Gatra Nomor 6 Beredar Kamis, 6 Desember 2008]

Menanti Isyarat JK-Nur Wahid

INILAH.COM, Jakarta. Jika ditinggalkan Presiden SBY dalam Pilpres 2009, Ketua Umum DPP Golkar H Jusuf Kalla masih memiliki peluang menjadi calon presiden. Duet Jusuf Kalla dan Hidayat Nur Wahid merupakan kekuatan alternatif. Kini semua menanti respon Golkar.

Setelah mampu mengatasi konflik di Aceh, Poso dan Ambon serta menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut, banyak orang mengakui prestasi Kalla dalam membangun integrasi nasional tanpa kekerasan.

Sehingga tidaklah berlebihan jika Sekjen PKS Anis Matta mendorong agar JK serius maju sebagai capres dan berduet dengan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR dan mantan Presiden PKS.

Persoalan bukan ada pada PKS. Sebaliknya, tanda tanya justru tertuju ke kubu Golkar. Seorang pengamat politik menilai wajar saja jika PKS mempertanyakan keseriusan Kalla dan Golkar maju mencalonkan diri pada Pilpres 2009.

Persoalan PKS adalah mereka butuh kepastian dari Golkar. “Dan itu harus ada kepastian Golkar, sebab PKS sangat mungkin serius mempertimbangkan duet Kalla dan Nur Wahid,” kata Umar S Bakry Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN).

Jika Kalla dan Nur Wahid jadi berpasangan, kejutan dan terobosan ini akan membuka mata batin bangsa bahwa ada capres luar Jawa yang berani melakukan perubahan. Ada putera luar Jawa yang berani menembus batas etnis dan kesukuan yang masih membaluri kultur politik terutama mitos politik bahwa presiden musti orang Jawa.

“JK jadi capres itu suatu yang berani. Tapi, apakah Golkar serius mencalonkan JK sebagai presiden? Ada banyak keraguan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta . PKS sendiri, hingga saat ini memang belum membahas pencalonan Kalla-Nur Wahid.

Lagi pula, PKS memutuskan soal ini pada tataran Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi. Tapi, keraguan masih muncul di benak mereka: apakah Golkar serius mengusung Kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendapat pujian dari berbagai kalangan belakangan ini. Setelah disebut sebagai The Real President oleh mantan Ketua PP Muhamadiyah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, kini giliran Presiden PKS Tifatul Sembiring menyebut JK 'The Inspiring Man'.

Sensitivitas ekonomi JK yang begitu tinggi, mendorong Tifatul memuji sosok pemimpin dari Makassar ini. Pada malam penganugerahan 8 The Inspiring Women, Presiden PKS Tifatul Sembiring menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh yang memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia.

"Ini menjadi sesuatu yang patut kita pertimbangkan. Ada peluang untuk Pak JK sebagai salah satu tokoh Inspiring Man yang mempunyai konsep solusi ekonomi untuk Indonesia yang terkena dampak krisis global," kata Tifatul.

Di mata Fachry Ali, seorang pengamat politik, sikap Presiden PKS sudah benar dalam meletakkan JK sebagai The Inspiring Man. “Karena dia mempunyai sensitivitas dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi," kata pengamat politik Fachry Ali, yang juga Direktur LSPEU Indonesia

Dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, sudah tentu Presiden SBY yang memberikan guide line. Dari kebijakan-kebijakan itu kemudian oleh JK diterapkan hingga ke level teknis. “Kemampuan teknikalitas JK sudah teruji, dan itu dikerjakan JK sepenuhnya untuk membantu Presiden SBY,” timpal Fachry.

Sehingga publik tidak usah heran jika JK turut bicara dan turun tangan langsung mengatasi persoalan tabung gas. Penguasaan JK terhadap kebijakan ekonomi mulai dari yang besar hingga yang kecil menjadi nilai lebih. “Jadi sudah benar apa yang dikatakan Tifatul," kata Fachry.

Meski begitu, lanjut Fachry, pengakuan Presiden PKS itu, belum tentu menaikkan popularitas JK. Sebab, masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin masih berdasarkan suku. "Jadi apa boleh buat calon-calon dari Pulau Jawa kelihatannya jauh punya prospek. Tetapi JK sudah berbuat sesatu yang terbaik bagi bangsa," imbuh Fachry. [E1]

PKS Simpatik di Hari Ibu

INILAH.COM, Jakarta. Mungkin agak berbeda dengan sebagian besar parpol lainnya yang hanya beretorika dalam memperingati hari nasional seperti Hari Ibu, PKS kali ini akan mencoba hal yang berbeda untuk merayakan hari penghormatan bagi kaum ibu itu.

Untuk memperingati Hari Ibu, PKS Kota Semarang akan menggelar Kreasi Cinta 1.000 Ibu-Anak untuk Lingkungan dalam rangka memperingati Hari Ibu.

Acara simpatik tersebut dilaksanakan Minggu, 21 Desember 2008, di Stadion Trilomba Juang Semarang, yang diikuti sekitar 1.000 pasang ibu-anak, kata Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Semarang, Ika Yudha di Semarang, Sabtu (20/12).

Ia mengatakan acara kolosal yang melibatkan pasangan ibu dan anak itu akan membuat berbagai kreativitas seperti mainan dan aksesoris dengan bahan baku dari sampah atau barang bekas.

"Acara ini digelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Selain itu kami ingin menunjukkan bahwa para ibu bisa berkreasi dengan bahan yang tidak berguna di sekitar kita," katanya.

Hal ini bukan terobosan baru, katanya, tetapi asas manfaat dari pendayagunaan sampah ini layak dikembangkan.

Selain mengurangi polusi sampah, katanya, kegiatan ini juga bisa menambah pemasukan, karena barang-barang kreasi itu rata-rata memiliki nilai ekonomis atau layak jual.

"Modal kecil, bisa memanfaatkan waktu, mengurangi sampah, dapat penghasilan, ini luar biasa," katanya.

Ia berharap dengan kegiatan tersebut bisa menggugah setiap kalangan untuk mencintai lingkungan.

"Kalau kami para ibu saja bisa melakukan, apalagi yang lain tentu juga bisa," katanya.

Gimana Kalau JK-HNW?

INILAH.COM, Jakarta. Gayung bersambut. PKS menyambut baik gagasan calon presiden alternatif, M Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid (JK-HNW). Sekarang saatnya bagi Partai Golkar untuk bersikap. ‘Si Pohon Beringin’ diharapkan tak mencla-mencle lagi dalam menggagas koalisi.

Wacana menduetkan Kalla dengan Nur Wahid, langsung disambar antusias kubu Partai Keadilan Sejahtera. “Patut kita pertimbangkan. Ada peluang bagi Pak JK sebagai salah satu tokoh inspiring man yang mempunyai konsep solusi ekonomi untuk Indonesia yang terkena dampak krisis global,” kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring.

Persoalan buka ada pada PKS. Sebaliknya, tanda tanya justru tertuju ke kubu Golkar sendiri. Seorang pengamat politik menilai wajar saja jika PKS mempertanyakan keseriusan Kalla da Golkar maju mencalonkan diri pada Pilpres 2009. Persoalan PKS adalah mereka butuh kepastian dari Golkar.

“JK jadi capres itu suatu yang berani. Tapi, apakah Golkar serius mencalonkan JK sebagai presiden? Ada banyak keraguan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta saat dihubungi INILAH.COM.

PKS sendiri, hingga saat ini memang belum membahas pencalonan Kalla-Nur Wahid. Lagi pula, PKS memutuska soal ini pada tataran Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi. Tapi, keraguan masih muncul di benak mereka: apakah Golkar serius mengusung Kalla.

“Pak JK itu permasalahannya ada di Golkar sendiri. Apakah Golkar solid mencalonkan Pak JK? Sebab, capres itu harus ada dukungan politik, dukungan massa, dukungan dari pemilih,” tambah Tifatul.

Kritik Anis Matta harus dibaca dengan jernih dan legowo oleh elite dan jajaran Golkar. Sejauh ini, baik Tifatul maupun Anis melihat, tidak ada usaha dari Partai Golkar untuk menggolkan rencana tersebut. Kritik itu sangat mungkin ada benarnya.

Padahal, peluang Kalla sangat besar jika maju lewat partai yang dipimpinnya. Kalla bisa jadi ikon capres dari luar Jawa yang berani mengambil risiko untuk mendobrak kebekuan budaya Jawa yang masih dibaluri mitos bahwa harus orang Jawa yang jadi presiden di Indonesia.

Menurut Anis, Kalla bisa mempelopori orang luar Jawa pertama yang jadi presiden. Seperti Obama yang berasal dari kelompok minoritas, namun mendapat sambutan yang luar biasa.

Jadi, kalau benar JK bisa jadi pelopor, artinya ini merupakan perombakan budaya demokrasi. Toh selama ini JK bisa membuktikan dengan solusi-solusinya. “Dikhawatirkan nanti yang mendapat ilham seperti itu malah orang Papua, yang punya semangat tinggi untuk jadi capres,” kelakarnya.

Kalla belum memberikan sinyal kuat atas isyarat PKS tersebut. Sejauh ini, Kalla sangat peduli dengan efisiensi dalam proses demokrasi. Karenanya sejak tiga tahun lalu, lanjut JK, dirinya dan Golkar ingin memberi masukan dan koreksi terhadap demokrasi yang mahal dan melelahkan di negeri ini. Tujuannya agar pemilu ke depannya dapat berjalan dengan hemat dan tanpa adanya perkelahian.

Pemilu, bagi JK, juga merupakan seleksi atau ujian nasional. Ujiannya adalah orang memilih parpol pada apa yang telah diperbuat parpol lama. Namun bagi parpol baru, harus memikirkan apa yang harus diperbuat, sehingga rakyat bisa memilih nantinya.

“Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia sudah sangat terbuka, termasuk dalam politik. Semoga dengan keterbukaan ini bisa membawa demokrasi yang lebih efisien,” kata Kalla.