Demokrasi Partisipatif Jangan Dipasung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Tim Sukses pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Triwisaksana, meminta demokrasi partisipatif yang kini berlangsung dalam Pemilukada DKI Jakarta tidak dipasung dengan aturan-aturan yang mengada-ada.

Demikian dikatakan Triwisaksana di tengah keriuhan kampanye pasangan nomor urut 4 di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Rabu (27/6).

Triwisaksana menyatakan, beberapa aturan seperti pembatasan jumlah peserta rapat umum tidak relevan mengingat jumlah pemilih di DKI Jakarta yang sangat besar. "Tidak mungkin membatasi warga yang ingin berpartisipasi dalam rapat umum dan ingin mendengarkan visi dan program calon kami," ujar pria yang akrab disapa Sani ini.

PKS Tolak Pemindahan Ibukota

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana pemindahan Ibukota negara. Isu pemindahan Ibukota ini hangat dibicarakan pada Musawarah Wilayah (Muswil) ke-2 PKS yang diadakan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta pada 15-17 Oktober 2010.

PKS Jakarta mengusulkan, konsep Jakarta Raya guna mengatasi permasalahan Ibukota. Sedangkan alasan penolakan pemindahan karena membutuhkan dana yang sangat besar.

Triwisaksana, wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS mengaku agar lebih efektif, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada pembenahan tata ruang dan mengoptimalkan angkutan massal.

Jadi Ketum PKS Jakarta, Selamat Nurdin Siap Menangkan Kursi Gubernur

Jakarta. Selamat Nurdin terpilih menjadi Ketum PKS DKI Jakarta. Menjabat untuk periode 2010-2015 menggantikan Triwisaksana, dia siap memenangkan PKS untuk kursi Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2012 mendatang.

"Pemerintah akan berjalan lebih efektif jika gubernur dan legislatif dapat berjalan bersama dalam satu visi," kata pria yang akrab dengan sebutan Bang Didin dalam siara pers yang diterima detikcom, Sabtu (16/10/2010).

Selamat Nurdin terpilih melalui sidang paripurnamusyawarah wilayah (muswil) yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Lebih lanjut menurut dia, kemenangan itu sangat penting bagi PKS untuk bisa menjalankan pemerintahan secara optimal.

Solusi Kemacetan Jakarta menurut Politisi PKS

VIVAnews. Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana, meminta pemerintah Jakarta transparan soal rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota. Transparansi itu diperlukan agar warga tahu apa yang dilakukan pemerintah Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

"Pemda DKI harus membuka semua rencana mengatasi kemacetan di Jakarta. Jangan ada yang disembunyikan," kata Sani di akun Twitternya, Kamis 26 Agustus 2010.

Menurut Sani, begitu panggilan akrab Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta itu, persepsi umum membangun jalan tol adalah memancing penggunaan mobil di dalam kota. Memang, kata Sani, ruas jalan di Jakarta kurang dari 10 persen wilayah. Bandingkan dengan Los Angeles Amerika Serikat yang 47 persen wilayahnya adalah jalan dan parkir.

Belum lagi, situasi Jakarta bertambah buruk dengan pertumbuhan kepemilikan mobil dan sepeda motor yang tak terkendali. Sementara pertumbuhan jalan tidak sepadan dengan itu.

Tidak Setuju Satpol PP Diberi Senpi, DPRD DKI akan Buat Perda Khusus

Jakarta. DPRD DKI menyatakan ketidaksetujuannya Satpol PP diberi senjata api untuk melaksanakan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah. Politisi Kebon Sirih pun akan membuat Perda khusus untuk membatasi penggunaan senpi tersebut.

"Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI akan segera menyusun paket peraturan daerah (perda) tentang ketertiban yang mengatur bagaimana pendekatan Satpol PP," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Rabu (7/7/2010).

Menurutnya, penggunaan senjata api oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkesan pendekatan ala militer yang sebenarnya harus dihindari.

"Harusnya Satpol PP itu ramah kepada warganya bukan malah mengedepankan kekerasan," tambah politisi PKS ini.