Versi Langenharjo terancam tak diakui

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makmur berpotensi kehilangan sedikitnya 15.000 konstituen menyusul adanya indikasi tidak diakuinya kepengurusan versi Langenharjo yang diketuai oleh Nursito.

Berdasar informasi yang dihimpun, DPD II Partai Golkar versi Giyarto bakal menerima surat keputusan (SK) tentang pengesahan hasil musyawarah daerah (Musda) dari DPD I Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada pekan ini. Dengan adanya SK tersebut, DPD II versi Langenharjo terancam tersingkir dari kepengurusan Golkar resmi yang diakui oleh DPD I.

Wakil Ketua DPD II Bidang Pemenangan Pemilu terpilih versi Giyarto, Sardjono mengatakan, SK pengesahan Musda dari DPD I belum turun. “Tapi kata DPD I, SK sudah disiapkan. Pekan ini bisa kami ambil,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (17/2).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keangggotaan, Agus Sumantri. Dia mengatakan, akhir pekan ini menurut rencana pihaknya bakal menerima SK dari DPD I.

Maju jadi Cabup, Toha siap ajukan cuti

Sukoharjo (Espos). Mantan Wakil Bupati yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI, Mohamad Toha siap mendatangi uji kepatutan dan kelayakan yang akan digelar Koaliasi Rakyat Bersatu (KRB).

Bahkan, Toha juga siap mengajukan cuti kepada ketua DPR RI apabila nantinya lolos sebagai bakal calon (Balon) bupati yang diusung KRB.

Hal tersebut ditegaskan Toha dalam jumpa pers yang digelar di Sukoharjo, Selasa (16/2). Dalam kesempatan kemarin Toha mengatakan sebelum ini telah menandatangani surat pernyataan tertulis bersedia dicalonkan dari koalisi lima partai politik yang ada di bawah KRB yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (P3) serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“KRB menurut saya menggambarkan demokrasi karena di dalamnya ada berbagai Parpol serta organisasi terkait yang mengikuti. Jadi kalau nanti KRB mengundang saya untuk mengikuti fit and proper test, saya akan datang,” jelasnya.

Pekan depan, ribuan Kades/Perdes se-Soloraya siap ngluruk Senayan

Sukoharjo (Espos). Ribuan kepala desa (Kades) serta perangkat desa (Perdes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kades/Perdes (FKKP) se-Soloraya akan mendatangi politisi di Senayan pada Senin (22/2) mendatang.

Tujuan mereka adalah mendesak legislatif segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang membahas undang-undang (UU) tentang pemerintahan dan pembangunan desa.

Rencana itu disampaikan belasan orang perwakilan Kades/Perdes se-Soloraya dalam jumpa pers yang digelar di Pondok Dahar Nusantara, Senin (15/2).

Untuk agenda unjuk rasa tersebut, para Kades serta Perdes sudah mengajukan surat izin selama satu hari yaitu pada hari penyampaian aspirasi di Jakarta.

Ketua FKKP Soloraya, Agus Tri Raharjo menjelaskan, bersama Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di Senayan pada pekan depan nanti.

Impor Sapi Dibatasi Ketat

SUKOHARJO. Menteri Pertanian RI, Ir. H. Suswono, MMA bertekat untuk merealisasikan program swasembada daging sapi hingga tahun 2014 mendatang. Hal itu disampaikan Suswono di sela-sela kunjungannya ke Lembah Hijau Multifarm Pertenakan Sapi di Triyangan, Mojolaban, Sukoharjo, Rabu (17/2) sore.

Dikatakan, program swasembada sapi bertujuan untuk membatasi impor sapi dari negara lain. Sebab, selama ini seperti yang diketahui Dinas Pertanian izin impor sapi yang diajukan ke dinas bisa mencapai sekitar 1,1 juta ekor sapi untuk saat ini.

Dari jumlah tersebut diakui Dinas ternyata melebihi kebutuhan sapi dalam negeri yang hanya mencapai sekitar 420.000 ekor sapi saja hingga kini. “Kalau hal ini terus menerus dibiarkan kemungkinan besar akan terjadi ketidakseimbangan terkait kebutuhan sapi dalam negeri,” ujarnya kepada wartawan.

Namun dikatakan, Dinas Peternakan sampai saat ini masih membuka pintu untuk tetap melakukan ekspor sapi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun menurutnya, batasan jumlah akan tetap dibatasi sesuai jumlah kebutuhan pasokan sapi dalam negeri.

Hal ini terlihat dari tahun 2009 tingkat kebutuhan sapi hanya 420.000 ekor sapi, sehingga jumlah itu nantinya akan dijadikan acuan jika nantinya melakukan ekspor. “Kita akan berkomitmen dengan program ini, karena potensi Indonesia untuk bisa swasembada sapi bisa terwujud,” terangnya.

Komisi III DPRD Tinjau Jalan Rusak

SUKOHARJO. Komisi III DPRD Sukoharjo masih menemukan kondisi jalan raya yang rusak di sejumlah titik jalan di Sukoharjo. Jalan-jalan yang rusak itu ditemukan Komisi III saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bersama DPU (Dinas Pekerjaan Umum, Rabu (17/2).

Salah satu kondisi jalan yang rusak terjadi di jalan raya Sukoharjo-Wonogiri di depan terminal Sukoharjo dan di jalan alternatif Nguter-Wonogiri, tepatnya di Dukuh Bedoli, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

Namun kondisi jalan yang terletak di depan terminal Sukoharjo sekarang sudah diperbaiki DPU. ”Setelah kita tinjau jalan penghubung Sukoharjo-Wonogiri ini ternyata sudah di perbaiki padahal dari sebelumnya jalan ini berlubang akibat gerusan sungai Bledu,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo kepada wartawan.

Kemudian, menurutnya, dari keterangan DPU jalan itu belum bisa dibuka untuk jalan mobil, karena kondisi jalan masih labil dan masih dapat rusak lagi kalau dilewati mobil bermuatan berat. ”Jalan ini masih dalam tahap perbaikan sehingga belum bisa dilalui mobil dan diharapkan nanti jalan ini bisa secepatnya di buka sehingga pengguna jalan tidak terganggu lagi,” katanya.

Polemik Golkar Sukoharjo, dua kubu surati DPD

Sukoharjo (Espos). Dua kubu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) yang sedang berkonflik saat ini sama-sama menyurati DPD I terkait kelanjutan hasil musyawarah daerah (Musda) mengenai pembentukan susunan kepengurusan yang baru.

Wakil Ketua I Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD II Partai Golkar versi Giyarto, Agus Sumantri menjelaskan, Minggu (14/2) malam tim empat dipanggil DPD I ke Semarang.

Dalam pemanggilan tersebut, tim empat selanjutnya mendapat instruksi segera menyelesaikan susunan kepengurusan DPD II yang baru.

“Menindaklanjuti pertemuan Minggu malam di Semarang, tim empat segera menentukan susunan kepengurusan yang baru. Dalam kesepakatan bersama anggota tim empat yang terlibat yaitu saya sendiri, Sardjono, Jaka Wuryanta serta Giyarto, telah disepakati susunan kepengurusan DPD II yang baru,” jelas Agus Sumantri ketika dijumpai wartawan di Gedung Dewan, Senin (15/2).

Diduga selingkuh, oknum polisi dilaporkan istri ke P3D

Sukoharjo (Espos). Seorang oknum anggota kepolisian sektor (Polsek) Weru dilaporkan isterinya lantaran diduga berselingkuh.

Keterangan yang dihimpun Espos, Minggu (14/2) menyebutkan, kasus perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Briptu Sut itu bermula dari kecurigaan isterinya, Ganyuk warga Desa Bulu, Kecamatan Bulu yang telah berselingkuh.

Lantaran penasaran ingin membuktikan kelakuan negatif suaminya, Ganyuk akhirnya nekat mendatangi kediaman wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya, Wiwik di daerah Watu Kelir Desa Jatingarang, Weru, Kamis (11/2) malam.

Namun setelah tiba di tempat kejadian perkara (TKP) Ganyuk tidak mendapati suaminya di rumah itu lantaran Wiwik tengah pergi. Meski begitu, Ganyuk tidak lantas kembali ke rumahnya dan berinisiatif tetap menunggu Wiwik di depan rumah.

Benar saja, setelah beberapa jam menunggu, Jumat (12/2) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB Wiwik akhirnya pulang dengan diantar Briptu Sutrisno.

Waswas, Kejari konsultasi BPK soal hibah Rp 300 juta

Sukoharjo (Espos). Merasa waswas, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo Kardi akhirnya mengambil kebijakan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dana hibah senilai Rp 300 juta yang sebelum ini menjadi polemik antara legislatif dengan eksekutif.

Sebagai informasi, dana hibah Kejari senilai Rp 300 juta untuk pemberian sosialisasi aturan hukum sempat menjadi polemik antara legislatif dengan eksekutif saat pembahasan anggaran 2010.

Pasalnya, sejumlah fraksi di legislatif memandang hibah tersebut tidak perlu menyusul untuk kegiatan sejenis telah dianggarkan pula di Bagian Hukum senilai Rp 100 juta.

Pertimbangan lain keberatan sejumlah fraksi saat itu, hibah untuk Kejari dinilai tidak adil lantaran institusi hukum vertikal di Sukoharjo bukan hanya Kejari melainkan juga kepolisian serta pengadilan negeri.

Anggaran Pilkada minus Rp 1,7 miliar

Sukoharjo (Espos). Ketua Panitia Pengawas Pemilu kabupaten (Panwaskab) Subakti A Sidik mengatakan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) khususnya dalam hal pengawasan masih kurang senilai Rp 1,7 miliar.

Saat ini, anggaran Panwaskab untuk menghadapi Pilkada pada 3 Juni nanti senilai Rp 1 miliar. Padahal, kebutuhan Panwaskab mencapai Rp 2,7 miliar. Kekurangan itu, menurut Subakti, akan diajukan melalui APBD-Perubahan.

“Untuk dana Pilkada, memang yang diterima Panwaskab minim. Hanya Rp 1 miliar. Tapi dengan anggaran yang minim ini tidak boleh membuat kita malas bekerja. Baik Panwaslu maupun Panwascam harus bekerja dengan giat mengawasi Pilkada supaya benar-benar jujur adil (Jurdil) serta langsung umum bebas rahasian (Luber),” ujar Bakti sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan, Jumat (12/2).

Bakti menambahkan, pihaknya berencana mengajukan usulan anggaran melalui APBD-P senilai kurang lebih Rp 2 miliar. ”Kami nanti akan mengajukan anggaran perubahan kuang lebih Rp 2 miliar. Apakah itu nanti disetujui ataukah tidak, hak eksekutif untuk menentukan. Kami tetap akan menerima,” tutur dia.

Mobil operasional Kepala KPPKB digadaikan

Sukoharjo (Espos). Mobil operasional Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (KPPKB), Whisnu Rahardjo digadaikan.

Fakta tersebut muncul dalam investigasi yang dilakukan tim Inspektorat. Dengan temuan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kini sedang menyiapkan sanksi kepada yang bersangkutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Indra Surya menjelaskan, menindaklanjuti apel kendaraan yang digelar belum lama ini, tim Inspektorat menemukan satu mobil yang merupakan aset Pemkab digadaikan.

Temuan itu muncul dilatarbelakangi dari hasil apel mobil di Kantor Pemkab di mana hanya 152 unit mobil yang dihadirkan dari yang seharusnya 153 unit mobil.

”Berdasarkan hasil apel mobil dinas dan operasional yang kami gelar belum lama ini, ada satu mobil yang tidak ikut diapelkan. Sampai acara apel selesai, mobil itu tidak juga bisa dimunculkan,” jelas Indra dalam jumpa pers antara Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto dan jajarannya beserta wartawan di ruang kerja Bupati, Jumat (12/2).