Sukoharjo (Espos). Sejumlah relawan pasangan calon bupati Titik Bambang Riyanto-Sutarto (TBR-Tarto) menarik bantuan semen yang telah diberikan kepada warga Dukuh Watulumbung, Desa Watubonang, Tawangsari. Tindakan itu dilakukan menyusul kekalahan pasangan TBR-Tarto di wilayah tersebut.

Informasi yang dihimpun Espos, di lokasi menyebutkan, bantuan semen yang diberikan tim relawan kepada warga Dukuh Watulumbung tepatnya di RW IX sebelum pelaksanaan Pilkada sengaja diberikan sebagai kompensasi atas dukungan warga kepada TBR. Bantuan semen sebanyak 100 sak tersebut dibagikan ke empat RT masing-masing sebanyak 25 sak.

Namun, begitu perolehan suara pasangan TBR-Tarto kalah telak, pihak relawan justru akan menarik bantuan semen, bahkan sudah ada semen yang ditarik. Hal itu diakui mantan Ketua RW IX Dukuh Watulumbung, Muwardi. Menurutnya, anggota relawan TBR-Tarto telah menarik bantuan semen.

KPU tetapkan hasil rekapitulasi

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati/wakil bupati, Rabu (9/6).

Dalam penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di pendapa KPU, pasangan calon nomor urut tiga yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) mendapatkan suara terbanyak. Pasangan ini berhasil meraup 199.612 suara atau 49,33% dari suara sah yang ada.

Selanjutnya di urutan kedua ditempati pasangan nomor urut dua, Titik Suprapti-Sutarto yang diusung Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB). Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan di 12 kecamatan, pasangan ini berhasil memperoleh 121.290 dukungan atau 29,98% dari suara sah yang ada.

Ketua DPRD: Kabar Mutasi Tak Perlu Dipercaya

SUKOHARJO. Merebaknya isu mutasi besar-besaran pegawai negeri sipil (PNS) usai Pilkada memunculkan tanggapan beragam di kalangan anggota DPRD Sukoharjo. Bahkan, Pimpinan DPRD Sukoharjo mengimbau pada para PNS untuk tidak menghiraukan kabar adanya rencana mutasi besar-besaran tersebut.

“Secara normatif bupati masih punya wewenang untuk melakukan mutasi. Tetapi jika hal itu dilakukan di masa akhir jabatannya, itu tidak masuk akal,” ujar Pimpinan DPRD Dwi Jatmoko, Senin (7/6).

Selain itu, tentunya mutasi bisa dilakukan asal-asalan. Namun harus didasari alasan profesionalitas. Di samping itu, tidak logis jika hal itu dilakukan di akhir masa jabatan Bupati tinggal tersisa sekitar tiga bulan lagi.

Kasus Money Politics Ditolak

SUKOHARJO. Pelimpahan gugatan hukum kasus money politics panitia pengawas (Panwas) Sukoharjo ditolak oleh kepolisian dikarenakan belum siap menerima adanya proses hukum dalam kasus gugatan hukum money politics yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Panwas sudah melayangkan surat pelimpahan kasus money politics ke kepolisian untuk diteruskan di jalur hukum. Tapi Polisi menolak dengan alasan belum siap,” ujar Ketua Panwas Sukoharjo Subakti A Sidik, Senin (7/6).

Selain itu, kata dia, kasus money politics yang akan dilimpahkan ke pihak kepolisian ada tiga kasus, yaitu dua kasus money politics di Kecamatan Bendosari dan satu kasus di Mojolaban.

Hadiah Penangkap Money Politics Capai Rp 10 Juta

SUKOHARJO. Satgas anti-money politics Wisanggeni selama pelaksanaan Pilkada Sukoharjo mengaku telah mengeluarkan uang hadiah sebanyak Rp 10 juta bagi penangkap praktik money politics.

Juru bicara Satgas, Kusuma Putra menjelaskan, satgas anti money politics Wisanggeni selama Pilkada Sukoharjo, mulai dari masa tenang sampai hari H Pilkada, Kamis (3/6), telah berhasil menangkap pelaku yang terbukti melakukan money politics .

“Kami bekerja efektif sejak lima hari sebelum pelaksanaan Pilkada dan hasilnya sangat efektif untuk mencegah praktik money politics ,” ujar Kusuma, Sabtu (5/6).

Kasus Coblos Dua Kali Dibawa ke Polisi

SUKOHARJO. Panwas Kabupaten Sukoharjo akan melayangkan berkas kasus coblos dua kali ke pihak kepolisian setelah melihat adanya bukti kelengkapan dari saksi. Sampai kini, barang bukti dan pelaku dinilai sudah memenuhi syarat dan layak untuk dipidanakan.

Ketua Panwas Kabupaten Sukoharjo, Subakti A Sidik mengatakan, dari apa yang telah dibuktikan terkait kasus coblos dua kali di mana dua pelakunya setelah diperiksa Ketua Panwascam Kecamatan Tawangsari ternyata bersal dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Subakti mengatakan, jika hal tersebut benar sudah selayaknya kasus tersebut diteruskan ke ranah hukum supaya menjadikan efek jera pada pelakunya. “Panwas sudah mendapatkan laporan dari Panwascam setempat terkait kasus tersebut dan nantinya kami akan melakukan pemanggilan,” kata Subakti, Sabtu (5/6).

Usai Pilkada Kabar Mutasi Massal Merebak PNS di Sukoharjo Resah

SUKOHARJO. Usai Pilkada Sukoharjo Kamis (3/6) lalu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemkab dibuat resah dan cemas. Pasalnya, beredar kabar adanya mutasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto.

Beberapa PNS yang enggan disebut namanya, mengatakan, kabar rencana mutasi besar-besaran itu memang santer beredar setelah dalam Pilkada kemarin, pasangan calon bupati Titik Suprapti yang juga istri Bupati Sukoharjo saat ini, dinyatakan kalah oleh pasangan Wardoyo-Haryanto (War-To).

“Isu mutasi besar-besaran sebenarnya sudah lama terdengar dan isu tersebut semakin gencar usai kekalahan TBR-Tarto kemarin,” ujar seorang PNS.

Pemilih Ganda Ternyata KPPS

SUKOHARJO. Dua pelaku pencoblos ganda di TPS 3 Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo dalam Pilkada, Kamis (3/6) kemarin, ternyata anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Hal itu diperoleh dari pengakuan keduanya saat diklarifikasi oleh Panwas Kecamatan (Panwascam) kemarin. Ketua Panwascam Tawangsari, Dwijo Sutarmin menjelaskan pihaknya akan segera melimpahkan temuan kasus tersebut ke Panwas Kabuapten (Panwaskab).

“Ini memang harus kita tindak lanjuti, supaya membuat efek jera pada pelakunya,” ujar Dwijo Sutarmin, Jumat (4/6).

Dwijo Sutarmin mengatakan, selain melibatkan dua pelaku tersebut, ada kemungkinan indikasi keterlibatan Ketua KPPS. Hal itu menurut Sutarmin, bisa dilihat dari pengakuan keduanya yang mengarah pada sosok Ketua KPPS.

Wahyudi Datang Ucapkan Selamat

SUKOHARJO. Sehari setelah berakhirnya perhelatan Pilkada Sukoharjo yang berlangsung Kamis (3/6) kemarin, Wahyudi, mantan calon wakil bupati dari pasangan Moh Toha-Wahyudi (Ha-Di) mengucapkan selamat atas kemenangan rivalnya, Wardoyo Wijaya.

Ucapan selamat itu disampaikan langsung di kediaman Wardoyo yang ada di kompleks perumahan Solo Baru (Soba), Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jumat (4/6). Sehari sebelumnya, Kamis (3/6), Ketua Tim Sukses pasangan Titik Suprapti-Sutarto (TBR-Tarto), Giyarto malah sudah memberikan ucapan selamat.

“Kedatangan saya ke rumah Pak Wardoyo hanya untuk menyampaikan ucapan terima kasih, bukan atas dasar apa pun,” ujarWahyudi, Jumat (4/6).

Wahyudi mengatakan, karena kompetisi dalam persaingan merebutkan kursi nomor satu di Sukoharjo sudah berakhir, tidak ada salahnya masing-masing mantan rival saling mendukung satu sama lain untuk mengawal amanat rakyat Sukoharjo lima tahun ke depan.

Hasil Survei Pilkada Sukoharjo 2010 Pemilih Tak Tergiur Suap

Setelah Kota Solo, dan Kabupaten Boyolali, Sukoharjo merupakan daerah pertempuran ketiga di eks Karesidenan Surakarta dalam perebutan kursi kepala daerah. Partai–partai politik besar saling unjuk kekuatan dalam perhelatan politik lokal, yaitu pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), dan Partai Golongan Karya (Golkar) tercatat sebagai partai besar berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif (Pileg) tahun 2009, disusun partai–partai menengah seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanuara), hingga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Tiga pasangan bakal calon (Balon) bupati–Wabup Pilkada Sukoharjo 2010, masing–masing adalah pasangan Mohammad Toha–Wahyudi (Hadi) diusung oleh PAN, Demokrat dan PKB; pasangan Titik Suprapti–Sutarto (Tito) dimotori oleh Partai Golkar; dan pasangan Wardoyo Wijaya–Haryanto (Warto) diusung oleh PDIP dan PKS

Berdasarkan perhitungan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo hasil Pileg 2009, ketiga pasangan ini memiliki kekuatan yang imbang. Sehingga hasil Pileg 2009 itu sulit untuk dapat dijadikan dasar melakukan prediksi kekuatan masing–asing kandidat pasangan untuk memenangi Pilkada Sukoharjo yang berlangsung Kamis hari ini. Lagi pula pengalaman di banyak Pilkada hasil Pileg yang melahirkan peta politik daerah tidak selalu signifikan dengan dukungan pasangan calon bupati–wakil bupati yang usung partai politik.

Analisis terhadap kekuatan politik kandidat pasangan cabup–wabup lebih didasarkan pada faktor, ketokohan atau figur; mesin politik, strategi pencitraan dan kekuatan logistik (dukungan keuangan) masing–masing kandidat. Kesemua faktor ini kemudian berhubungan secara sentrifugal dengan karakter dan perilaku politik pemilih pada Pilkada. Semoga data hasil survei ini berguna untuk menentukan langkah dan prediksi pemenangan Pilkada Sukoharjo.

Isu Gender

Masyarakat Sukoharjo memiliki niat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Antusiasme warga mencapai 96,3 persen. Angka ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei pada Pilkada Solo lalu yang mencapai 93,5 persen, walaupun ternyata tingkat partisipasi politik warga Kota Solo hanya 71, 6 persen. Tingginya minat warga untuk ikut coblosan lebih didorong oleh kesadaran politik yang tinggi. 85,4 Persen alasan masyarakat mengikuti coblosan adalah untuk mendukung bakal Cabup-Wabup yang paling baik. Akan tetapi apakah mereka akan sampai di TPS untuk memberikan suaranya lebih banyak ditentukan oleh kendala teknis, seperti faktor pekerjaan dan mobilitas mereka di luar daerah. Terkait dengan tingkat partisipasi politik ini, survei Sukoharjo menemukan fenomena warga yang merantau (boro) dan kemungkinan tidak pulang ke kampung karena Pilkada mencapai angka 17 persen.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kandidat pasangan Cabup-Wabup Sukoharjo 2010 adalah perempuan, yaitu Titik Suprapti, Cabup nomor urut dua yang diusung oleh Partai Golkar. Terkait isu gender, hasil survei menyatakan adanya resistensi terhadap tokoh perempuan yang maju pada Pilkada Sukoharjo 2010. Masyarakat Sukoharjo masih banyak yang menentang tokoh perempuan maju pada Pilkada. 53,8 Persen responden menyatakan tidak setuju tokoh perempuan maju dalam Pilkada Sukoharjo 2010.

Kesiapan Masyarakat

Tiga pekan sebelum Pilkada Sukoharjo digelar, masih kurang dari separuh masyarakat calon pemilih yang telah menentukan pilihannya, yaitu (49,3 persen). Hal ini berarti bahwa pemenangan Pilkada Sukoharjo banyak ditentukan oleh kemampuan kandidat yang diusung oleh partai politik dalam mempengaruhi perilaku pemilih melalui kampanye dan aktivitas–aktivitas lainnya, hingga sampai pada detik–detik terakhir berlangsungnya coblosan. Bagi ketiga kandidat pasangan masing-masing masih memiliki peluang untuk memenangi Pilkada.

Politik uang TIDAK EFEKTIF untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Hanya 12,9 persen (Ya) dan 4,7 persen (ragu–ragu) responden yang menyatakan akan mengubah pilihannya bila ada pihak yang memberikan uang menjelang hari H coblosan. Sedangkan mereka yang menyatakan tidak akan mengubah pilihannya sebanyak 82,4 persen. Bagi petualang politik 12,9 persen efektivitas politik uang merupakan peluang yang cukup untuk dapat mendongkrak perolehan suara pemilih. Masalahnya adalah, pada karakter seperti apa dan di mana pemilih yang dapat disuap dengan fulus tersebut. Dari berbagai pengalaman Pilkada yang ada di Solo maupun Boyolali, efektivitas politik uang ditentukan oleh tiga hal; yaitu ketepatan sasaran, tokoh yang mengkoordinir di titik lokasi, dan uang lebih efektif di banding Sembako.

Masih tingginya persentase warga masyarakat yang belum menentukan pilihan pada tiga pekan menjelang coblosan, menunjukkan bahwa persaingan politik ke tiga kandidat pasangan bupati-Wabup pada Pilkada Sukoharjo 2010 sangat ketat. Perebutan pengaruh perilaku pemilih sangat ditentukan oleh keberhasilan masing–masing kontestan dalam memainkan strategi kampanye dan aktivitas–aktivitas lainnya hingga menjelang detik–detik pencoblosan. Pemenang Pilkada Sukoharjo pada saat–saat terakhir dapat diprediksi bila tersedia data perbandingan. Yaitu: efektivitas mesin politik, keberhasilan membangun strategi pencitraan, dan logistik serta dukungan keuangan. Bukankah politik identik dengan uang?


Oleh: Suwardi, Staf Pengajar dan Peneliti pada Laboratorium Kebijakan Publik FISIP, Unisri Surakarta
Sumber: Harian Joglosemar Online