Diancam dibunuh, Sekda Sukoharjo lapor polisi

Sukoharjo (Espos). Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Indra Surya mengadukan short message service (SMS) yang berisi makian beserta ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada dirinya di Polres setempat.

Berdasar informasi yang dihimpun di Polres Sukoharjo, Sekda menerima SMS teror tersebut sesuai mengisi acara Halo Wargaku di RRI, Kamis (15/10). Berdasarkan penuturan Indra pada kepolisian seperti yang tertulis di berita acara pemeriksaan (BAP), kejadian SMS teror diawali ketika yang bersangkutan membahas rekrutmen CPNS di acara Halo Wargaku.

Di tengah-tengah acara, Indra mengaku menyebutkan nomor hanphone (HP) miliknya dengan tujuan agar warga yang menemukan kecurangan dalam rekrutmen CPNS segera melaporkan melalui nomor tersebut.

DAK 2010 Sukoharjo turun Rp 14 miliar

Sukoharjo (Espos). Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Makmur pada 2010 mendatang dipastikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan dana yang diterima pada 2009 lalu. Penurunan tersebut mencapai Rp 14 miliar lebih.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Agus Santosa ketika dijumpai Espos belum lama ini.

Dijelaskannya, DAK yang diterima Sukoharjo pada 2009 lalu senilai Rp 63 miliar. Sementara untuk tahun depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya menerima Rp 49 miliar.

“Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) di Jakarta, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sukoharjo mengalami kenaikan meski hanya sedikit. Sementara untuk DAK justru turun sampai Rp 14 miliar,” jelasnya.

35 Posisi Sekdes kosong, 27 tak penuhi syarat

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 35 posisi sekretaris desa (Sekdes) di Kota Makmur kosong sehingga jabatan itu untuk sementara waktu diampu oleh kepala urusan (Kaur) desa yang dianggap mampu dan punya potensi.

Sementara itu sebanyak 27 Sekdes yang saat ini menjabat, dinilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu disebabkan, usia mereka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pegawai pemerintah terutama dari segi usia. Meski tidak memenuhi syarat untuk diangkat, namun mereka sampai sekarang masih menjalankan tugas sebagai Sekdes.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Sumarsono menjelaskan, dari total 150 posisi Sekdes, 88 posisi di antaranya saat ini telah terisi.

Anggaran cekak, pembahasan RAPBD 2010 di TAPD terancam molor

Solo (Espos). Pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Solo terancam molor. Pembahasan yang ditarget selesai dalam pekan ini itu berlangsung alot lantaran cekaknya anggaran.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Anung Indro Susanto, ditemui wartawan di Balaikota, Selasa (27/10) mengungkapkan, dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot), baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat pada 2010 mendatang mengalami penurunan.

DAU yang pada tahun 2009 diterima senilai Rp 435 miliar, pada 2010 hanya dijatah Rp 428 miliar atau berkurang senilai Rp 7 miliar.

Sistem perencanaan DAK dinilai masih buruk

Solo (Espos). Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Solo menilai sistem perencanaan dana alokasi khusus (DAK) yang dilakukan Pemkot buruk. Hal itu menyusul dianulirnya SDN Petoran sebagai penerima DAK tahun ini.

Penegasan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pattiro Kota Solo, Alif Basuki saat ditemui wartawan di sela-sela kesibukannya, Senin (26/10). Dikatakannya, sebelumnya Pemkot sudah menerjunkan tim survei ke SDN Petoran untuk mengetahui tingkat kelayakan ruang kelas sebagai fasilitas belajar.

Ia melanjutkan, Pemkot juga sudah mengundang pihak SDN Petoran untuk mengikuti sosialisasi petunjuk dan teknis (Juknis) DAK. Bahkan, Pemkot juga sudah menentukan besaran nilai anggaran yang rencananya digunakan untuk merenovasi enam ruang kelas SDN Petoran.

KPU kabupaten/kota se-Jateng gelar Raker

Solo (Espos). Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Rapat Kerja Persiapan Evaluasi dan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2009, Minggu (25/10), di Hotel Sahid Jaya, Banjarsari, Solo.

Raker tersebut dipimpin Ketua KPU Jateng Ida Budhiarti sebagai persiapan awal untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

“Raker ini masih merupakan bagian dari persiapan evaluasi Pemilu 2009. Agar memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi Pemilu 2009, kami memberikan bekal dan menentukan parameter yang digunakan untuk evaluasi yang bakal dilaksanakan pada 6-8 November mendatang,” ujar Ida saat ditemui wartawan di sela-sela Raker tersebut.

Pengajuan anggaran Pilkada KPU Solo tak sesuai Permendagri

Solo (Espos). Pengajuan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 44/2007, lantaran pengajuann anggaran Pilkada itu dilakukan secara dua tahap.

Padahal Permendagri mengamanatkan pengajuan anggaran Pilkada harus satu kesatuan dari seluruh tahapan Pilkada.

Ketua KPU Jawa Tengah Ida Budhiarti saat ditemui wartawan, Minggu (25/10), di sela-sela Rapat Kerja Persiapan Evaluasi dan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Sahid Jaya, Banjarsari, Solo, mengungkapkan, persoalan pengajuan anggaran Pilkada itu harus satu kesatuan atas seluruh tahapan Pilkada yang ada.

Soal Pilkada, PDIP Solo klaim paling unggul

Solo (Espos). Meski pasangan Jokowi-Rudy belum menyatakan kesediannya untuk berlaga dalam Pilkda 2010, namun Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kota Solo merasa yakin bahwa duet tersebut akan kembali berlaga mengendarai PDIP. Bahkan, para kader partai banteng moncong putih mengklaim paling unggul dalam perebutan kursi tertinggi di Kota Solo itu.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC PDIP Solo, YF Soekasno mengaku tak merisaukan sama sekali dengan banyaknya Parpol yang mencoba menarik Jokowi untuk dicalonkan sebagai walikota kembali.
Menurutnya, meski Jokowi memiliki hak untuk menolak, namun dirinya optimistis bahwa Walikota Solo itu akan kembali maju dalam Pilkada dengan mengendarai PDIP.

“Sebagai kader yang baik, kami yakin Pak Jokowi akan mengendarai lagi PDIP untuk maju dalam Pilkada. Karena ini adalah amanat warga Solo. Dan bukan bermaksud menyombongkan diri, PDIP yakin akan kembali memenangkan Pilkada nanti,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Balaikota, Sabtu (24/10).

PDIP buka peluang munculnya calon non-incumbent

Solo (Espos). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang munculnya bakal calon walikota/Wawali baru selain aspirasi kader PDIP yang tetap menginginkan calon incumbent Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmi (Jokowi-Rudy) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010.

Keputusan usulan nama bakal calon walikota/Wawali di internal PDIP ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bakal ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Sebagai langkah awal, DPC PDIP sudah menyosialisasikan Surat Keputusan DPP Nomor 424 kepada struktural partai di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Ranting dan anak ranting pada Kamis (22/10) malam di Kantor DPC PDIP, Ngoresan, Laweyan, Solo.

BPK Indikasikan Pelanggaran di Century

INILAH.COM, Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menyatakan hasil sementara proses audit investigatif BPK, memang ada beberapa indikasi yang mengarah kepada pelanggaran. Walaupun begitu, hasil itu belum bisa dijadikan acuan pihaknya untuk bersikap.

Kepada INILAH.COM, Rabu (28/10), Mustafa Kamal mengaku sudah melihat hasil audit investigatif BPK dalam kasus Bank Century. Dari hasil tersebut, dia melihat ada beberapa indikasi menyangkut profesional perbankan yang mengindikasikan sejumlah pelanggaran.

"Dari hasil sementara itu, juga bisa dilihat adanya indikasi yang mengarah pada penyalagunaan wewenang," ujarnya.