PKS Dilarang Terima THR

NGAMPRAH, (PRLM). Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Keadilan Sejahtera dilarang menerima THR dalam bentuk uang maupun parcel pada perayaan lebaran ini. Jika sampai kedapatan menerima THR ataupun parcel, ancaman pemecatan dari jabatan anggota dewan bahkan dari keanggotaan partai sudah menunggu.

"Dari pusat sudah ada instruksi agar tidak menerima THR dalam bentuk apapun karena itu bentuk suap apalagi kalau menerima dari eksekutif yang sumber dananya tidak jelas dalam APBD, itu masuk gratifikasi dan bisa diusut KPK. Kalau dari partai, sanksinya bisa beragam, sampai pemecatan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kab. Bandung Barat yang juga Ketua Dewan Syariat Daerah PKS KBB Aam Salam Taufik di Batujajar, Senin (23/8).(A-168/kur)


Sumber: Pikiran Rakyat Online

Apindo Sukoharjo siap bayar THR buruh

Sukoharjo (Espos). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sukoharjo menyatakan siap membayar tunjangan hari raya (THR) untuk buruh maksimal sepekan sebelum hari kebesaran umat muslim tersebut datang.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Apindo, Ismail Hidayat ketika dijumpai sebelum rapat pembahasan THR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (23/8). “Sebanyak 70 perusahaan yang tergabung dalam Apindo siap membayar THR buruh untuk Idul Fitri nanti. Komitmen ini akan kami sampaikan dalam rapat dengan Disnakertrans yang akan digelar sebentar lagi,” ujarnya.

Disinggung mengenai waktu pembayaran THR, Ismail menerangkan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. “Maksimal satu pekan sebelum Lebaran lah. Kalau pun ada yang minta toleransi, ya H-5 Lebaran uang sudah terbayar,” jelasnya.