![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2S_vBB3W0pjfcxYTNkQ4TwSmqkvJEUSIZLKLW3q5Rr7g1h6TEb90ukIjZjMxQCXQskjpv-Gqd31CEYmnh63IKwbV3jPXmlavS120bHnXj3GRbMpPsHGMFBR3WsoznpeYM_iYKyrO51Nli/s320/PD-PKS.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kontrak politik antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera diresmikan. Anggota Tim 9 Demokrat Sjarief Hasan mengatakan, kesepakatan ini akan dideklarasikan sekitar tanggal 10 atau 11 Mei mendatang. "Setelah pengumuman KPU definitif," ujar Sjarief dalam pertemuan dengan Tim 5 PKS di Jakarta, Selasa (5/5).
Sjarief maupun Presiden PKS Tifatul Sembiring sendiri mengaku, dalam pertemuan terakhir ini, keduanya sudah menyepakati sejumlah poin dalam kerja sama politik ke depannya. Tifatul mengatakan, pertemuan ini bertujuan mematangkan substansi kerja sama yang sudah dibangun dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. "Secara substantif tidak ada perbedaan mendasar. Tinggal cek akhir, mudah-mudahan bisa sign sama-sama," tutur Tifatul pada kesempatan yang sama.
Namun, Tifatul menegaskan, kontrak politik tidak memuat poin calon wakil presiden yang akan ditawarkan PKS untuk mendampingi SBY. Kontrak politik hanya membahas format pemerintahan ke depan berdasarkan platform. "Tentunya akan dituangkan dalam format kabinet. Tapi kita tidak berangkat dalam orang. Tidak ada pembicaraan (tentang orang), tapi kami ingin perkokoh dasar," lanjut Tifatul.
Substansi yang dibicarakan antara lain soal situasi politik nasional, otonomi daerah, masalah enggan masuknya investor, serta agenda kepemimpinan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kesepakatan dalam pertemuan hari ini akan dibawa ke masing-masing partai, PKS ke Majelis Syuro dan Demokrat ke SBY, untuk dilaporkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar