Teratas Sebagai Cawapres SBY, HNW Tak Geer

Jakarta, RMonline. Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diingatkan untuk tidak memilih cawapres berdasarkan hasil survei.

Hal ini dikatakan capres PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (30/4) di gedung DPR menyikapi hasil survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang menempatkan dirinya pada peringkat teratas dibandingkan capres lainnya.

Hidayat menyikapi biasa-biasanya hasil survei LP3ES tersebut. "Menurut saya, silahkan Pak SBY dan rakyat membuat keputusannya dan jangan keputusan itu dipengaruhi oleh hasil survei," katanya.

Dia mengatakan hasil survei bukan Tuhan yang hasilnya harus diamini dan bukan hantu yang harus ditakuti.

Terkait dengan pencawapresan dirinya, Hidayat mengatakan dirinya belum menyatakan sebagai cawapres karena dia sendiri tidak tahu apakah namanya dimasukkan PKS sebagai salah satu cawapres yang diajukan partainya.

"Sewaktu diserahkan ke Pak SBY amplopnya kan tertutup. Saya sendiri tidak bisa memastikan apakah nama saya ada di dalam amplop tersebut," kata Hidayat.

Menurut dia, survei hanya upaya memahami apa yang ada dalam masyarakat. Diakuinya, terlepas seperti apa hasilnya, orang masih bisa mempercayai karena selain membantu untuk memetakan masalah juga dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi.

SBY-Hidayat Tertinggi di Exit Poll

INILAH.COM, Jakarta. Ketua MPR Hidayat Nurwahid menjadi calon wakil presiden terfavorit mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diperkirakan karena dalam setiap kampanye yang diusungnya PKS kerap menyebut nama SBY.

Kesimpulan ini berdasarkan hasil exit poll LP3ES yang dilakukan pada Pemilihan Legislatif 9 April lalu. Hal itu, menurut Direktur LP3ES Suhardi Suryadi cukup mengejutkan dalam peta variasi pasangan capres/cawapres.

“Popularitas Hidayat menggeser Jusuf Kalla sebagai cawapres yang difavoritkan berpasangan dengan SBY,” katanya saat jumpa pers hasil survei exit poll LP3ES, di kantornya, Jakarta, Rabu (15/4).

Penelitian itu menyebut, jika Hidayat dipasangkan dengan SBY maka suara yang didapat 20,8%. Sementara untuk posisi SBY-JK 16,3% dan SBY-Akbar Tandjung 5,4%.

“Nilai SBY-Akbar rendah karena mesin politik Akbar belum berkerja. Sementara Hidayat setiap kampanyenya selalu mengangkat SBY,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi pada kecenderungan pemilih berdasarkan partai yang dipilihnya. Pasangan SBY-Hidayat akan dipilih oleh 39,4% pemilih PD dan pemilih PKS 51,5%.

Sementara untuk suara pasangan SBY-JK dari pemilih PD 27,6% dan Golkar 25,6%. Sedangkan suara untuk pasangan SBY-Akbar dari PD 9,5% dan Golkar 7,6%. [win/nuz]

PKS Sambut Baik Koalisi Besar

JAKARTA--MI. Ketua Fraksi PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan, pihaknya menyambut baik ide koalisi besar yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Menurutnya, koalisi yang menggandeng 6 partai politik, diantaranya Partai Hanura dan Partai Gerindra ini jika terwujud maka akan berdampak positif bagi penyederahanaan konfigurasi kekuatan parpol-parpol pada pemilihan presiden mendatang.

"Rencana koalisi besar yang dimotori oleh PDIP dan Golkar ini sangat baik. Jika koalisi besar itu disebut koalisi perubahan, maka saya menyebut koalisi lainnya yang dimotori oleh Partai Demokrat sebagai koalisi pembangunan," ujar Mahfudz kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (29/4).

Menurutnya, ide koalisi besar ini bagus bagi sistem pemerintahan ke depan. Dimana, dua kubu besar koalisi ini masing-masing dapat mengambil peran yang jelas, apakah berada di posisi pemerintah atau oposisi.

"Hal ini tentunya juga akan memperkuat prinsip check and balances antara partai-partai penguasa dan partai-partai oposisi," katanya.

Selain itu, pemilihan presiden dengan hanya dua blok pasangan capres dan cawapres ini juga akan menciptakan kompetisi yang berimbang. Dan pilpres pun, lanjut Mahfudz, akan lebih efisien karena hanya berlangsung satu putaran.

Hidayat: Jangan Sebar Fitnah Untuk Bersaing

JAKARTA. Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid meminta agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak dengan menyebar fitnah terhadap pesaingnya.

Ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, Hidayat mengatakan, terlepas dari persoalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan dirinya menjadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa.

"Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres, bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara," katanya.

Ia juga mengungkapkan, terlepas dari siapa pun yang nantinya akan ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya sebagai cawapres, maka keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.

Hidayat mengaku dirinya mendapat laporan bahwa kini banyak beredar layanan pesan singkat (SMS) ke berbagai pihak, termasuk di kalangan wartawan, yang isinya meminta agar SBY tidak memilih Hidayat Nurwahid sebagai cawapres, karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan anti-NKRI.

Wahabi merupakan gerakan atau aliran keagamaan dalam Islam yang dikenal "keras", yang dulu pernah berkembang di Arab Saudi. Gerakan Wahabi bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dengan memberantas habis perbuatan kurafat (percaya tahayul), dan syirik (menyekutukan Allah) di kalangan umat Islam.

Hidayat menegaskan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti-NKRI.

Dalam konteks Wahabi, katanya, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. "Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi Presiden PKS," katanya.

Menurut dia, fitnah seperti itu bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

Sementara kaitannya dengan NKRI, kata Hidayat, sebagai Ketua MPR tugasnya antara lain menyosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI.

"Jadi saya juga ikut menyosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti-NKRI," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004, di mana saat itu ia menjadi Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI.

"Bagi PKS, NKRI itu sudah harga mati," katanya lagi.

Sementara itu, secara terpisah, di tempat yang sama, Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyatakan dukungan terhadap Hidayat untuk mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden.

Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI, Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan Hidayat sebagai calon presiden.

Namun, karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.

"Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak Hidayat untuk mendampingi SBY sebagai cawapres," kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya.

Menanggapi hal itu, Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan.

"Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY)," kata anggota Majelis Syura PKS itu.(ant)

Koalisi PKS-Demokrat Mesti Dicontoh

VIVAnews. Anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan koalisi antara PKS dan Partai Demokrat dalam bursa pemilihan presiden Juli 2009, patut diteladani.

“Karena koalisi ini tidak didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tapi komitmen memperjuangkan nilai platform,” kata Hidayat kepada VIVAnews, Selasa 29 April 2009.

Rapat Musyawarah Majelis Syura PKS telah memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi itu mereka lakukan setelah mempertimbangkan aspirasi dari 33 majelis syura provinsi.

Hidayat mengatakan koalisi antara PKS dan Demokrat berlandaskan pada kesamaan platform yang berorientasi untuk menyamakan visi dan misi yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan kepada semua peserta pemilihan presiden untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Jangan karena sibuk pencalonan presiden, koalisi, kemudian tugas masing-masing terbengkalai, negara terbengkalai, dan rakyat tidak diurus,” kata dia.

Cawapres PKS untuk SBY Tidak Mutlak

INILAH.COM, Jakarta. PKS menegaskan, nama cawapres yang akan diserahkan kepada SBY bukan merupakan syarat mutlak koalisi. PKS lebih mementingkan kontrak politik yang lebih spesifik.

"Cawapres itu bukan syarat koalisi dari PKS, syarat koalisi itu lebih pada kontrak politik," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4).
Dia menjelaskan, kontrak politik yang diinginkan PKS harus lebih detil dibandingkan kontrak politik pada 2004 lalu yang lebih umum, "Sekarang kita bicara lebih detil, berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang itu akan menjadi haluan kebijakan pemerintah yang akan datang," ujar Mahfudz.

Namun, Ketua Fraksi PKS DPR ini enggan menyebutkan apa saja poin-poin kontrak politik yang diajukan karena belum dibahas dengan Partai Demokrat. "Ada sejumlah poin kontrak politik yang diajukan, tentu saja karena ini akan dibahas bersama-sama dengan unsur koalisi yang lain, kita menentukan ada poin-poin minimal yang itu harus bisa disepakati. Saya belum bisa buka sekarang, karena belum dibicarakan," tukas Mahfudz

Mengenai kemungkinan PKS mundur dari koalisi, Mahfudz mengatakan, jika memang tidak dicapai kesepakatan mengenai kontrak politik, keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS memberikan mandat kepada pimpinan tinggi partai untuk mengambil keputusan soal koalisi.

"Sekarang bolanya ada di SBY, apakah akan setuju dengan kontrak politik itu, soal siapa yang menjadi cawapres, itu wewenang SBY sendiri," pungkas Mahfudz.

PKS Ajukan Kontrak Islami

JAKARTA. Tim 5 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan Tim 9 Partai Demokrat (PD) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (28/4) petang. Dalam pertemuan yang merupakan kesepakatan bersama tersebut, PKS menyampaikan draf piagam kerja sama koalisi kepada Tim 9 PD.

PKS mengedepankan pokok-pokok pikiran Islami untuk dijadikan sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek kebangsaan dan kenegaraan.

”Baik untuk kerja sama di eksekutif maupun legislatif,” ujar Presiden PKS yang juga Ketua Tim 5, Tifatul Sembiring, kepada Republika, Selasa (28/4), usai pertemuan.

Dia menuturkan, PKS menginginkan koalisi politik yang bisa mendukung semangat pencarian solusi masalah-masalah kebangsaan dengan pendekatan Islam. ”Bahasanya, koalisi tidak menghalangi pengambilan solusi-solusi Islami sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah bangsa,” imbuh Tifatul.

Dalam piagam, lanjutnya, juga disebutkan agar tidak ada upaya menghalang-halangi atau memberikan kebebasan dalam berdakwah untuk perbaikan moral bangsa. Masalah moral bangsa yang dimaksudkan Tifatul, yaitu peredaran narkoba, praktik prostitusi, perjudian, dan penyebaran alkohol yang tidak terkontrol.

Tifatul tak menampik jika semangat pencarian solusi Islami tersebut juga perlu diperjuangkan dalam penyusunan konstitusi negara. ”Intinya tidak menghalangi alternatif-alternatif solusi Islam untuk masalah-masalah kebangsaan.”

Kecuali masalah domestik, PKS juga mengajukan usulan kesepakatan dalam keaktifan peran luar negeri Indonesia di wilayah regional dan internasional. Masalah penguatan kerja sama Asean, Asia, dan perdamaian konflik di Timur Tengah menjadi bidikan utama proposal politik PKS.

Khusus untuk isu perdamaian di Timur Tengah, PKS ingin ada kesepakatan anggota koalisi guna mempercepat kemerdekaan Palestina. ”Palestina kan tempat lahirnya Imam Syafii, perjuangan untuk kemerdekaan Palestina tentu harus pula mendapatkan dukungan,” imbuh Tifatul.

Dia menambahkan, piagam kerja sama koalisi PKS akan dipelajari Tim 9 PD. Dalam satu-dua hari ke depan, Tim 9 berjanji akan memberikan tanggapan atau penawaran-penawaran kontrak politik untuk perwujudan koalisi.

Serahkan cawapres
PKS juga telah mengantarkan nama-nama kandidat cawapres mereka ke SBY. ”Tadi (Selasa–Red) sudah ada dari unsur majelis syura yang mengantarkan kandidat cawapres PKS ke kediaman Pak SBY di Cikeas,” ujar Tifatul. Ia menolak menyebutkan cawapres yang diajukan PKS kepada SBY.

Sumber Republika di lingkungan PKS mengungkapkan, putusan majelis syura terkait cawapres adalah pengajuan tiga nama kandidat, yaitu Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al Jufri.

Hidayat siap
Sementara itu, Hidayat Nur Wahid memberikan sinyal kesediaannya untuk diduetkan dengan SBY. Menanggapi pertanyaan wartawan, Hidayat menunjukkan kesiapannya untuk mendampingi SBY. ”Kini, saya siap memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Hidayat di sela-sela Pembukaan Kongres Musyawarah Nasional (Munas) Forum Zakat (FOZ) di Surabaya, Selasa (28/4).

Hidayat menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) kepada SBY. ”Sampai sekarang saya tetap menghormati hak SBY.”

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, mengatakan, SBY perlu didukung oleh figur bakal calon wakil presiden yang bersih. ”SBY harus di-back up (didukung–Red) oleh figur yang bersih dan konsisten dalam perjuangan untuk memberantas korupsi,” kata dia.

Yon Machmudi mengakui, Mensesneg Hatta Radjasa yang merupakan tokoh PAN akan menjadi pesaing berat Hidayat. ”Namun, peluang Hatta tergantung dari kesolidan PAN dalam mengajukannya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena, perolehan kursi di DPR 2009 oleh PKS dan PAN akan menentukan kecondongan SBY,” katanya. (Republika.online; Rabu, 29 April 2009)

Mengapa Takut pada PKS ?

Sebuah acara talk show di stasiun televisi berlangsung seru pasca Pemilu yang baru berlalu di Indonesia. Para pembicara berasal dari partai-partai besar peraih suara terbanyak: Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang tampil sebagai pemenang pemilu, Sumarsono (Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang sempat shock karena tergeser ke ranking kedua), dan Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menempuh jalan oposisi). Narasumber keempat adalah seorang anak muda, doktor bidang teknik industry lulusan Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Mohammad Sohibul Iman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai debat panas, Kumolo mendekati Iman dan berbisik: “Mas, bagaimana sikap teman-teman PKS terhadap PDIP? Posisi Hidayat Nur Wahid cukup berpengaruh di kalangan PDIP, dia menempati ranking kedua untuk mendampingi Ibu Mega.” Perbincangan intim itu tak pernah dilansir media manapun, meski publik mencatat Hidayat pernah diundang khusus dalam acara rapat kerja yang dihadiri pengurus dan kader PDIP se-Indonesia. Dua pekan setelah Pemilu, DPD PDIP Sulawesi Utara, yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih mengusulkan lima calon wakil presiden yang layak mendampingi Mega, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, Prabowo Subianto, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Surya Paloh (Republika, 21/4). Itu bukti kedekatan partai nasionalis sekuler dengan Islam, lalu mengapa selepas pemilu yang aman dan lancar, tersebar rumor sistematik bahwa partai Islam radikal (PKS) menjadi ancaman keutuhan nasional Indonesia?

Partai Demokrat dan PKS sekali lagi membuat kejutan. Dalam Pemilu 2004, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina itu, hanya menempati urutan kelima dengan perolehan suara 7,5%. Sekarang mereka menempati tempat teratas dengan raihan suara lebih dari 20,6% menurut perhitungan suara sementara. Sementara PKS yang menempati ranking keenam pada Pemilu 2004 dengan suara 7,3% memang tak bertambah secara drastis, diperkirakan hanya meraih 8,2% suara, menurut tabulasi sementara Komisi Pemilihan Umum. Tapi, PKS dengan posisi keempat dalam pentas nasional menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia. Inilah yang menjadi sumber kontroversi bagi sebagian pengamat Barat.

Bila kemenangan Partai Demokrat disambut meriah oleh media Barat, sehingga majalah Time berencana untuk memasukkan sosok SBY sebagai satu di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka kemunculan PKS dinilai negatif oleh penulis semisal Sadanand Dhume. Dalam Wall Street Journal Asia (15/4), Dhume menyatakan: “The most dramatic example of political Islam’s diminished appeal is the tepid performance of the Prosperous Justice Party (PKS), Indonesia’s version of the Muslim Brotherhood. PKS seeks to order society and the state according to the medieval precepts enshrined in shariah law.” Pandangan serupa diungkapkan Sara Webb dan Sunanda Creagh yang mengutip kekhawatiran pengusaha keturunan Cina, Sofjan Wanandi dan pengamat beraliran Muslim liberal, Muhammad Guntur Romli (Reuters, 26/4).

Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berkata terus terang: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.” Sedangkan, Romli menegaskan: “PKS have a conservative ideology but are portraying themselves as open and moderate because they are also pragmatic.” Kesangsian Wanandi dan Romli justru menimbulkan pertanyaan, karena mereka mungkin sudah membaca Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dikeluarkan PKS setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Buku setebal 650 halaman itu menjelaskan segala langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Indonesia. Tak ada sedikitpun disebut ide Negara teokratis atau diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyediakan waktu khusus untuk menyimak platform PKS setebal 4,5 centimeter itu dan berkomentar, “Isinya cukup komprehensif seperti Garis-garis Besar Haluan Negara atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan Negara modern.” Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai inisiatif PKS merupakan tradisi baru dalam dunia politik agar setiap partai menjelaskan agendanya ke hadapan publik secara transparan dan bertanggung-jawab. Sementara Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri, memberikan apresiasi khusus karena PKS berani melakukan obyektivikasi terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Siapa yang harus kita percaya saat ini, pengusaha dan pengamat yang gelisah karena kepentingan pribadinya mungkin terhambat atau menteri dan pakar yang menginginkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan di masa datang?

Kehadiran partai Islam memang kerap memancing perhatian, tak hanya di Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang secara harfiyah menyebut diri berideologi sekuler ternyata masih dicap sebagai kelanjutan dari partai fundamentalis Islam. Gerakan Hamas yang secara patriotik membuktikan diri berjuang sepenuhnya untuk kemerdekaaan nasional Palestina disalahpersepsikan sebagai ancaman perdamaian dunia. Perhatian publik semakin kritis setelah partai Islam berhasil memenangkan pemilu yang demokratis, dan berpeluang menjalankan pemerintahan. Stereotipe buruk kemudian disebarkan untuk menggambarkan partai Islam seperti virus flu yang berbahaya, dengan merujuk pengalaman di Aljazair, Sudan atau Pakistan.

Tapi, semua insinuasi itu tak berlaku di Indonesia karena partai Islam dan organisasi sosial-politik Islam yang lebih luas telah berurat-akar dalam sejarah dan memberi kontribusi kongkrit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya orang bodoh yang tak tahu bahwa: organisasi modern yang pertama lahir di Indonesia adalah Serikat Dagang Islam (1905), partai politik yang pertama berdiri dan bersikap nonkooperasi terhadap penjajah Belanda adalah Syarikat Islam (1911), organisasi pemuda yang mendorong pertemuan lintas etnik dan daerah ialah Jong Islamienten Bond hingga terselenggaranya Sumpah Pemuda (1928), mayoritas perumus konstitusi dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945) adalah tokoh Islam, dan penyelamat Negara kesatuan Indonesia dari ancaman komunisme (1966) adalah organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim nasionalis. Kekuatan Islam juga sangat berperan dalam mengusung gerakan reformasi di tahun 1998, tanpa meremehkan peran kelompok agama/ideologi lain.

Tak ada yang perlu ditakuti dari kiprah Partai Islam di masa lalu dan masa akan datang, termasuk dalam membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Partai Islam memiliki agenda yang jelas untuk memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga semangat “jihad” yang sering disalahtafsirkan itu, dalam konteks Indonesia modern bisa bermakna: perang melawan korupsi, kemiskinan dan pengangguran. Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Partai Islam tak hanya mampu meraih dukungan yang cukup luas dalam pemilu, bahkan tokoh-tokohnya yang berusia relatif muda mulai mendapat kepercayaan pemilih. Exit poll yang digelar Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pasangan Yudhoyono-Hidayat meraih suara 20,8 persen, mengungguli Yudhoyono-Jusuf Kalla yang meraih 16,3 persen, dan Yudhoyono-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden. Jika fakta elektabilitas yang tinggi ini masih diingkari, maka kecurigaan terhadap Partai Islam sungguh tak berdasar dan melawan kehendak rakyat yang menjadi inti demokrasi.

Oleh:
Sapto Waluyo (Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)
Center for Indonesian Reform (CIR), Gedung PP Plaza Lantai 3, Jalan TB Simatupang No. 57, Jakarta Timur Email: sapto.waluyo@gmail.com

(dipublikasikan di www.eramuslim.com pada hari Rabu, 29/04/2009 14:08 WIB)

Remaja Masjid Dukung HNW Cawapres SBY

Jakarta, RMonline. Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) memberikan dukungan kepada Hidayat Nur Wahid menjadi cawapres SBY pada Pemilu Presiden 2009.

Hal itu dikatakan Komandan Nasional Brigade BKPRMI Said Aldi Al Idrus ketika bertemu HNW yang juga Ketua MPR, di gedung DPR, Rabu (29/4).

"Brigade Masjid sebenarnya mendukung HNW sebagai capres. Namun, karena Majelis Syuro PKS menetapkannya sebagai cawapres, ya kita dukung penuh," katanya.

Atas dukungan itu, Hidayat menyampaikan penghargaan dan terima kasih. "Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respons dari beliau (SBY)," tandas Hidayat.

Demokrat-PKS Sudah Solid

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sejumlah partai politik menyelesaikan pertemuan nasionalnya sepanjang pekan lalu, peta koalisi memperlihatkan keseimbangan baru. Partai Demokrat yang telah ”bercerai” dengan Partai Golkar memperlihatkan arah koalisi yang lebih jelas dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Meski demikian, hal itu tidak serta-merta membuat PKS mendapatkan keistimewaan untuk mengisi posisi calon wakil presiden. ”Semua diserahkan sepenuhnya kepada SBY,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers seusai Rapimnas II Partai Demokrat di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/4).

PKS kemarin telah memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan itu dikeluarkan dalam Musyawarah Majelis Syura XI di Jakarta.

Namun, untuk calon wapres, PKS akan menyampaikannya dalam amplop tertutup kepada Yudhoyono. ”Dengan mempertimbangkan etika dan kesantunan politik,” sebut Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin.

Dengan demikian, koalisi Demokrat, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah semakin jelas. Di kubu ”seberang”, PDI-P, Gerindra, dan Hanura juga sudah menunjukkan sikap yang jelas.

Partai Golkar sampai kini masih gamang. Di satu sisi, Partai Demokrat sudah mengatakan tak mau mengambil kader Golkar sebagai calon wapres, sedangkan jika Golkar berkoalisi dengan PDI-P, keduanya sama-sama mengusung capres.

Semalam, dalam pertemuan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dengan para ketua DPD I, muncul kembali wacana untuk membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.

Partai Amanat Nasional juga belum memutuskan akan bergabung ke kubu mana. Hal itu akan diputuskan dalam Rapimnas pada Senin malam ini. Sejauh ini tokoh PAN, Amien Rais, sudah mewacanakan koalisi PAN dengan Demokrat.

Bulat untuk SBY

Tanpa perdebatan maupun rapat-rapat panjang, Rapimnas Partai Demokrat memutuskan dengan suara bulat Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Yudhoyono diberi kewenangan penuh menetapkan calon wapres dari partai anggota koalisi, atau dari luar. ”Bukan hanya untuk memenangi pilpres, tetapi jika insya Allah terpilih kembali, akan saya lanjutkan tugas memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Yudhoyono.

Yudhoyono minta bantuan dan kebersamaan Demokrat serta teman-teman seperjuangan untuk berjuang dan berkompetisi dengan cara-cara beretika. Untuk penantangnya, ia minta kompetisi dijalankan secara terhormat, sehat, dan kesatria.

Untuk penetapan cawapres itu, Yudhoyono diberi waktu sampai 10 Mei. Ia berjanji, sebelum 10 Mei nama cawapres sudah diputuskannya untuk kemudian didaftarkan ke KPU.

Untuk cawapres, Yudhoyono dalam pembukaan Rapimnas menyebut telah memiliki 19 nama yang diusulkan masyarakat melalui layanan pesan singkat termasuk melalui telepon seluler Ny Ani Yudhoyono.

Menurut Yudhoyono, Demokrat membangun koalisi atas dasar kesamaan platform, arah kebijakan, aturan main, dan kontrak politik. ”Jangan sampai setelah koalisi terbentuk, salah satu atau dua partai melakukan tindakan politik yang bisa menjatuhkan pemerintah,” ujarnya.

Kontrak politik

Hilmi Aminuddin mengatakan, kontrak politik dilandasi kesamaan platform dan disetujui Tim 5 PKS dan Tim 9 Partai Demokrat. Tim 5 PKS yang diketuai Presiden PKS Tifatul Sembiring ditugaskan menindaklanjuti keputusan Majelis Syura. Keputusan itu diambil secara mufakat dalam forum tertutup.

Tifatul mengelak menyebutkan nama yang bakal disampaikan kepada Yudhoyono. Informasi yang beredar, sejumlah kandidat yang kerap disebut sebagai calon wapres adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Aljufri.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyebutkan, sejauh ini tidak ada hambatan komunikasi dengan pihak Partai Demokrat.

Terkait pengajuan calon wapres, akan ada pembicaraan berikutnya jika Yudhoyono ternyata tidak sependapat dengan calon PKS. Sejalan dengan keinginan memperkuat sistem presidensial, PKS sadar bahwa kewenangan memilih calon wakil presiden berada di tangan calon presiden.

Di Teuku Umar, Jakarta, Prabowo Subianto yang namanya diusung untuk menjadi calon wapres oleh 33 DPD PDI-P dalam Rakornas PDI-P Sabtu lalu, kembali menemui Megawati, Minggu.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari komunikasi politik yang intens sebelumnya. ”Semua pertemuan yang diadakan bertujuan menyatukan persamaan dan menghilangkan perbedaan sehingga mudah-mudahan koalisi parpol bisa sama-sama dibentuk,” kata Fadli.


Sumber: smsplus.blogspot.com