PKS : Dukung BPF Lagoi, Gubernur Kepri Melabrak Norma Kebudayaan Melayu

Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani mendukung acara Beach Party Fashion di Lagoi pada 14 Mei 2011 yang akan menampilkan parade bikini. Fraksi PKS menyangkan sikap gubernur yang mendukung acara yang dinilai melabrak UU Pornografi serta norma-norma kebudayaan.

"Saya orang yang selama ini menghormati gubernur. Namun kita menyayangkan sikap gubernur yang malah mendukung acara pesta bikini dengan dalih menarik wisatawan asing. Kita sejak awal (PKS-red) menentang acara pesta bikini yang melabrak UU Pornografi, norma kebudayaan Melayu, apa lagi agama," kata anggota DPRD Kepri dari PKS, M Abdurahman dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (4/5/2011).

Menurutnya, sikap Gubernur Kepri, Muhammad Sani yang mendukung acara pesta bikini, sudah tidak lagi menghargai pendapat sejumlah ulama. Selama ini MUI dan serta Badan Masjid Indonesia serta sejumlah elemen masyarakat lainnya dengan tegas menolak acara tersebut.

PKS Kutuk Rencana Beach Party Fashion di Lagoi

Partai Keadilan Sejahtera mengutuk rencana "Beach Party Fashion" di Lagoi yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. "PKS mengutuk keras rencana tersebut dan meminta kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Kepulauan Riau Abdulrahman, di Batam, Selasa.

Pemerintah Kabupaten Bintan merencanakan bekerja sama dengan swasta menyelenggarakan "Beach Party Fashion" (BPF) pada pertengahan Mei 2011 untuk menjaring wisatawan mancanegara dan dalam negeri. Menurut Abdulrahman, masih banyak cara untuk mendatangkan turis ke Kawasan Wisata Lagoi dan tidak perlu mengadakan BPF yang akan mengundang reaksi keras banyak pihak. "Jangan karena kepentingan sesaat, kemudian mengabaikan mudharat yang lebih besar," kata dia menegaskan.

Ia mengatakan, BPF tidak sesuai dengan Kepulauan Riau sebagai pusat budaya Melayu yang amat idientik dengan Islam. Menurut Abdulrahman, BPF menginjak-injak budaya Melayu yang melekat pada sebagian besar warga Kepri. "Penyelenggaraan BPF ini jelas telah menafikan budaya Melayu sebagai budaya ibu dari Kepri," kata Abdulrahman.