![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyO2unyFdp5dowWgqTjLa1mBXhwmZ7vQupISYue9iya6-OjTSwsDvEKqYCvSPuSbfqfbhNJ6oMZTFxyO2YOsNMx0CzD8Y7-6a2f5S2NzpU0ahdXLQUUj8on0h9gylk11tsHlT9a6JluGuR/s200/butterfly.jpg)
"Muhammadiyah seolah-olah terjebak dengan perbuatan yang selama ini selalu dihindarinya, yakni pengkultusan terhadap seseorang," kata Sosiolog Islam dan Guru Besar IAIN Sumut, Nur Ahmad Fadhil Lubis, di Medan, Sabtu (1/11).
Sebelumnya, empat organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah di Sumatera Utara memprotes iklan politik PKS yang menampilkan gambar pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Empat ortom itu adalah PW Nasyiatul Aisyiah (NA) Sumut, PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumut dan Ikatan Remaja Muhammadiyah Sumut.
Bahkan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin juga menyesalkan tindakan PKS yang dianggap mendompleng gambar KH Ahmad Dahlan yang dinyatakannya tidak etis. Selaku ulama besar, KH Ahmad Dahlan bukan hanya menjadi milik Muhammadyiah tetapi juga milik ummat Islam yang lain, bahkan sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
Sikap Muhammadiyah itu juga dapat memperkecil ketokohan KH Ahmad Dahlan sebagai sosok tokoh dan ulama nasional, kata alumni Unversity of California, Los Angeles, Amerika Serikat itu. Meski demikian, kata Lubis, reaksi Muhammadiyah itu harus disikapi secara positif sebagai upaya untuk menjaga persatuan di kalangan kader ormas tersebut.
Ia menambahkan, idealnya PKS juga harus memberitahu pihak Muhammadiyah terlebih dulu karena penggunakan gambar KH Ahmad Dahlan itu untuk iklan politik. Meski KH Ahmad Dahlan milik seluruh ummat Islam, tetapi sudah menjadi rahasia umum jika ulama besar itu merupakan pendiri Muhammadiyah dan selalu diidentikkan dengan ormas tersebut.
Menurut Lubis, pemberitahuan itu berkaitan dengan etika semata, karena gambar KH Ahmad Dahlan digunakan dalam iklan politik, bukan kegiatan sosial seperti kampanye pemberantasan praktik maksiat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar