PK-Sejahtera Online. Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta akhirnya menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2008 dalam Sidang Paripurna DPRD hari Jum’at malam 14/08/2009 lalu. Meskipun menerima LPJ tersebut, namun Fraksi PKS memberikan catatan dan kritim keras terhadap pelaksanaan APBD 2008.
Salah satu sorotan tajam yang disampaikan adalah masalah penyerapan anggaran yang redah dimana realisasi belanja daerah hanya 79.3% dari anggaran yang direncanakan.
Dalam kondisi kebutuhan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari optimal, penyerapan anggaran yang rendah adalah suatu ironi. Karena penyerapan yang rendah juga berarti terhambatnya beberapa program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Penjelasan Gubernur bahwa sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun 2008 ini akan menjadi penambah untuk penerimaan APBD 2009 untuk mengantisipasi penurunan target penerimaan, kurang tepat dijadikan sebagai alasan.
Faktanya penerimaan pajak pada tahun 2008 justru meningkat dari target. Disamping itu, penjelasan ini justru dapat mendorong Pemda tidak berusaha mengoptimalkan penerimaan daerah pada tahun 2009. Namun perbaikan status penilaian dari BPK atas LPJ APBD 2008 ini juga diapresiasi oleh Fraksi PKS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar